Kisah Petugas Sensus: Terobos Banjir-Dikejar Anjing Demi Akurasi Data

- Petugas sensus BPS di Palembang menghadapi berbagai tantangan lapangan seperti banjir dan penolakan warga demi mengumpulkan data akurat untuk Sensus Ekonomi 2026.
- Sensus Ekonomi 2026 di Sumsel melibatkan 7.800 petugas dengan sistem door to door hingga Agustus 2026, didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Terpadu.
- BPS mencatat inflasi tahunan Sumsel Mei 2026 sebesar 2,61 persen, naik dari bulan sebelumnya; kelompok perawatan pribadi serta makanan-minuman menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
Palembang, IDN Times - Jarum jam baru menunjukkan pukul 09.00 WIB, dua perempuan berhijab dengan rompi biru berlogo Badan Pusat Statistik (BPS) menyusuri lorong-lorong kecil di setiap sudut kota Palembang, Sumatra Selatan, seraya membawa tumpukan kertas putih berlapis map.
Setiap rumah yang dilewati, mereka singgah sebentar untuk mengetuk pintu dan memanggil pemilik rumah. Tak jarang, kehadiran mereka pun sering dianggap sepele oleh sebagian masyarakat yang hendak didata, hingga akhirnya menolak.
“Ada yang kadang kurang bersahabat saat pertanyaan menyentuh hal-hal yang dianggap pribadi, seperti kondisi keluarga dan keadaan ekonomi rumah tangga,”kata Rizka Utami Pratiwi.
Rizka dan Ulfi Fatmawati adalah mitra BPS di Palembang. Mereka bertugas untuk mendata seluruh warga demi kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Pengalaman getir hingga manis sebagai petugas sensus menjadi makanan mereka setiap melakukan pendataan.
"Data paling penting dalam sensus itu KK yang berisi NIK. Untuk menyesuaikan data, apakah ada penambahan data atau pengurangan data dari database yang kami pegang? Setelah itu pertanyaan akan disesuaikan dengan sensus yang sedang dilakukan, misalnya sensus angkatan kerja atau sensus penduduk," jelasnya.
Terkadang mereka juga menemukan kondisi rumah warga yang tak layak huni. Kondisi itu menjadi catatan mereka demi mengubah proyeksi pembangunan kota ke depan yang lebih layak untuk masyarakat.
“Setelah bertemu responden, saya sedikit terbawa perasaan, apalagi saat beliau bercerita mengenai kondisi hidupnya sendiri di usia senja,” ujar Rizka.
Kondisi rumah tak layak huni ini ditemukan Riska di kawasan Ilir Barat I Kota Palembang. Kala itu, Rizka berulang kali berkeliling wilayah tersebut untuk mencari data responden sesuai catatan mereka.
Bahkan, ketua RT setempat pun tidak begitu yakin mengenai keberadaan warga yang dicarinya. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya menemukan rumah tersebut, sebuah bangunan sederhana yang menempel pada rumah lain dan nyaris luput dari pengamatan. Di sana, seorang lansia tinggal sendirian di petakan ruang kecil.
"Saya sempat mengira di rumah itu hanya ada satu KK. Ternyata ada KK lain di dalamnya. Lansia yang saya temui itu tinggal menceritakan kondisi kehidupannya dengan ekonomi pas-pasan,” kata Rizka.
Tak hanya menemukan kehidupan baru dari kondisi masyarakat sekitar di tengah megahnya pembangunan Kota Palembang, Rizka pun mengalami kejadian tak terlupakan ketika melakukan survei. Dia mengaku pernah kebanjiran kala bertugas.
"Pernah tugas sampai melewati area banjir, terus sampai digonggongi anjing penjaga rumah yang bikin agak khawatir,” kenang Rizka sembari tertawa lepas.
Selama bertugas, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan pendataan, mulai dari pemetaan wilayah, pendataan longform, pencocokan data Sensus Penduduk, hingga Survei Angkatan Kerja Nasional dan Registrasi Sosial Ekonomi.
Seluruh tantangan itu berhasil dilewati oleh Rizka dan Ulfi. Meskipun perempuan, mereka berhasil menerobos setiap lorong dan mengambil data warga untuk menjadi database BPS yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan.
"Besar harapan saya dari data BPS bisa menjadi database dalam penyaluran bantuan dari pemerintah. Karena petugas dan pegawai BPS serius, benar-benar mengolah data real dari lapangan. Mudah-mudahan data yang kami kumpulkan bisa membantu sosial ekonomi masyarakat, karena data serta angka riil kemiskinan di tiap wilayah Indonesia menjadi kunci daerah tersebut berhasil mengatasi serta menangani masalah ekonomi," kata dia.
Pengalaman yang sama dirasakan Ulfi. Ia sempat menyusuri kawasan Kelurahan Demang Lebar Daun, tepatnya di RT 15 RW 004 dan RT 32 RW 009, Kota Palembang. Ulfi menemui beragam karakter masyarakat dengan latar belakang kehidupan berbeda-beda. Ulfi bercerita, tak semua warga serta-merta menerima kehadiran petugas. Ada yang merasa curiga hingga ragu karena takut data mereka disalahgunakan.
Tapi Ulfi berhasil meyakinkan mereka dengan pendekatan emosional. Para responden pun akhirnya mengisi kuesioner yang disiapkan.
"Saat pendekatan dan dijelaskan maksud serta tujuannya pelan-pelan dan pakai bahasa santai, mereka jadi terbuka dan bercerita banyak hal. Ini jadi cara melatih kemampuan komunikasi langsung di lapangan," katanya.
Dari satu rumah ke rumah lain, Ulfi belajar mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, sekaligus membangun relasi yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
Data yang ia kumpulkan tidak sedikit. Mulai dari identitas penduduk, usia, hubungan antaranggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi bangunan tempat tinggal, hingga sumber penghasilan utama keluarga. Seluruh informasi dicatat, dirinci, dan diverifikasi langsung di lapangan.
"Semua dikumpulkan secara nyata dan detail," ujarnya.
Bagi beberapa orang, pekerjaannya mungkin hanya tentang angka. Namun, kata Ulfi, setiap data yang dicatat adalah potongan cerita kehidupan masyarakat yang nantinya akan jadi dasar pengambilan kebijakan.
Dirinya percaya data akurat mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Total 7.800 petugas sensus di Sumsel lakukan kegiatan door to door hingga Agustus 2026

Secara umum, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tak terlepas dari peran stakeholder dan sinergi antarjajaran pemerintah daerah. Karena keseluruhan pengambilan data saling terkait dengan kebijakan dan pembangunan masa mendatang, khususnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Diketahui, Sensus Ekonomi 2026 di Sumsel berlangsung dengan sistem door-to-door hingga Agustus 2026. Kegiatan pendataan ini melibatkan 7.800 petugas untuk menjangkau jutaan rumah tangga dan pelaku usaha untuk menghasilkan rata-rata ekonomi akurat.
Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh. Edy Mahmud, saat launching Sensus Ekonomi 2026 pada 12 Mei di Griya Agung Palembang, menyampaikan bahwa pembentukan Tim Terpadu Sensus Ekonomi di Sumsel menjadi langkah besar dan dapat menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia.
Sumsel, katanya, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju, terlebih sebagai daerah lumbung pangan dan lumbung energi nasional.
“Sensus ekonomi ini milik kita bersama, sehingga perlu kolaborasi seluruh stakeholder. Kami berharap BPS kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan kepala daerah,” tuturnya.
Sementara, kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, Pemprov Sumsel dan jajaran camat hingga tingkat kabupaten juga menginstruksikan pengawalan penuh terhadap pendataan Sensus Ekonomi untuk memastikan validitas dan akurasi data.
"Data yang terkumpul akan menjadi landasan pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta arah pembangunan," katanya.
Deru menegaskan, dasar pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang dimulai dari ketepatan data.
"Era saat ini merupakan era yang sangat berbeda, sehingga persepsi kita harus sama agar langkah kita juga sama, dengan fokus untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang akurat menjadi gambaran kondisi nyata di lapangan, termasuk kondisi dinamika penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Tanpa data yang benar, para pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan dengan benar," ucap Deru.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Chandra menambahkan, salah satu langkah penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi adalah pembentukan Tim Terpadu yang telah disahkan langsung oleh Gubernur Sumsel.
Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dalam pelaksanaannya, kepala desa, camat dan lurah menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data di lapangan.
“Di Sumsel terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasikan oleh 241 camat se-Sumsel. Diharapkan terbangun sinergi, komitmen, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat," jelas dia.
Inflasi Sumsel tahun 2026 capai 2,61 persen secara tahunan

Data terbaru BPS mencatat inflasi tahunan di Sumsel pada Mei 2026 sebesar 2,61 persen secara year-on-year (yoy). Kondisi ini meningkat dibandingkan April 2026 dan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagai perbandingan, inflasi tahunan Sumsel pada April tahun ini tercatat 1,63 persen, sedangkan pada Mei 2025 sebesar 2,33 persen.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, mengatakan seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks dalam setahun terakhir.
“Mulai dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, karena ini dipengaruhi oleh harga-harga satu tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis berita statistik.
Secara rinci, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,04 persen dan tingkat inflasi 12,65 persen. Sementara, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil 0,99 persen dengan inflasi 3,16 persen.
“Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi tahunan di Sumsel, meliputi emas perhiasan, daging ayam ras, cabai merah dan minyak goreng,” jelas dia.
Sedangkan berdasarkan data BPS, inflasi bulanan Sumsel pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,61 persen yang berbalik dari April 2026 dalam kondisi deflasi 0,04 persen. Wahyu menambahkan, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,44 persen.
“Komoditas utamanya cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit dan ketimun,” kata dia.

















