Efisiensi Anggaran Dinsos Sumsel Tak Pangkas Bantuan untuk Masyarakat

11 Feb 2025, 15:37 WIB

Kadinsos Sumsel Mirwansyah (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya dalam melakukan pemangkasan anggaran menanggapi kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Pemangkasan itu, dilakukan dengan mengurangi acara bersifat seremonial hingga mengurangi fasilitas kantor yang dianggap menyebabkan pemborosan anggaran.

"Pemangkasan akan dilakukan pada kegiatan seremonial-seremonial, itu juga diberlakukan ke instansi-instansi lain. Kemudian penghematan lampu di kantor, AC, dan lainnya akan kita lakukan," ungkap Kadinsos Sumsel, Mirwansyah, Selasa (11/2/2025).

1. Efisiensi setiap OPD tidak sama

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Dirinya menjelaskan, pemangkasan anggaran ini dilakukan berbeda-beda untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya efisiensi tersebut tidak akan seragam diseluruh pos anggaran. Khusus untuk anggaran bantuan yang selama ini disalurkan oleh Dinsos Sumsel tidak akan dipangkas oleh pihaknya.

"Efisiensi anggaran dilakukan untuk seluruhnya, termasuk di Dinsos. Sudah ada imbauan secara resmi, tapi masih pengkajian karena efisiensi setiap OPD tidak sama," jelas dia.

2. Pemangkasan anggaran di dinsos masih dalam kajian

ilustrasi pendapatan minim (vecteezy.com/onyengradar)

Mirwansyah menyebutkan, saat ini anggaran yang akan dipangkas masih terus dievaluasi oleh pihaknya. Beberapa pos anggaran yang dinilai bisa untuk dipangkas akan mengalami efisiensi.

"Kita belum bisa bicara soal berapa anggaran yang akan terpotong. Tapi dipastikan bakal ada, nanti itu kalau sudah selesai dilakukan kajian," jelas dia.

3. Bantuan untuk masyarakat tidak akan dipangkas

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Mirwansyah menyebut, untuk alokasi anggaran APBD Dinsos Sumsel tidaklah besar. Alokasi anggaran bantuan kepada masyarakat pun disebutnya tidak besar dan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja.

"Alokasi bantuan tak dipangkas, karena nilainya juga tidak besar dan ini memang untuk kepentingan masyarakat. Semisal pemberian bantuan pada momen 17-an (Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus), kemudian jika terjadi bencana dan momen lainnya," jelas dia.