Padang, IDN Times - Pemerintah memotong anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025. Hal tersebut dilakukan dalam untuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun adanya pemotongan anggaran tersebut, DPR RI menganggap tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Ade Rizki Pratama saat diwawancarai IDN Times, Senin (10/2/2025) di Padang.
Ade Rizki mengungkapkan, efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
"Pak Prabowo juga sudah menegaskan kepada kami bahwa untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan terpengaruh dengan efisiensi anggaran tersebut," katanya.
Menurutnya, anggaran yang akan dipotong dari Kementerian Kesehatan hanya seputaran kegiatan seremonial dan kunjungan kerja.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran soal anggaran-anggaran yang dianggap tidak terlalu penting dan berpengaruh terhadap masyarakat secara langsung.
"Kami meyakini, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat baik itu Makan Bergizi Gratis (MBG) ataupun Pengecekan Kesehatan Gratis (PKG) tidak akan terganggu," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran terhadap Kementerian dan Lembaga dengan nominal pemotongan yang berbeda-beda.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu mengungkapkan, pemotongan anggaran untuk Kementerian tersebut cukup besar, yaitu mencapai Rp19,6 triliun.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan tersebut mencapai 18,54 persen dari total anggaran yang didapatkan sebesar 105,7 triliun.