Anggaran PSU 4 Daerah di Indonesia Belum Rampung

01 Apr 2021, 10:36 WIB

Ilustrasi logistik pilkada. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

Palembang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengakui beberapa daerah di Indonesia masih melaporkan kebutuhan tambahan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU).

Daerah-daerah tersebut dianggap belum merampungkan hitungan mengenai anggaran pasti untuk pelaksanaan PSU, salah satunya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Sumatra Selatan (Sumsel).

"Data sementara per hari ini daerah-daerah yang masih dalam proses perhitungan anggarannya adalah KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten PALI, KPU Jambi. dan KPU Sekadau," ungkap anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada IDN Times, Kamis (1/4/2021).

1. Berharap pemda turun tangan

IDN Times/Imam Rosidin

Dewa menjelaskan, pada prinsipnya penambahan anggaran oleh KPUD terkait PSU masih tahap koordinasi dan pembahasan. Pemerintah daerah (Pemda) akan dilibatkan dalam permasalahan kekurangan anggaran tersebut.

"Sebagaimana keempat daerah agar bisa segera dikoordinasikan dan diselesaikan sesuai ketentuan berlaku," ujar dia.

2. Berharap dalam waktu dekat tidak ada lagi permasalahan

IDN Times/Imam Rosidin

Menurutnya, permasalahan ini diharapkan tidak mengganggu berjalannya PSU sesuai putusan MK, paling lama 30 hari setelah ketok palu. Dari total 15 daerah yang melakukan PSU, tidak semuanya memiliki waktu pelaksanaan yang sama.

"Masing-masing KPUD yang akan melaksanakan PSU telah kami supervisi. KPU telah melaksanakan beberapa kali rapat dan juga telah bersurat mengenai mekanisme PSU. Semuanya kembali kepada ketersediaan anggaran tepat waktu, tepat jumlah, sesuai kebutuhan dan aturan sangat penting. Semoga semuanya akan segera clear," jelas dia.

3. KPU Sumsel klaim masih ada dana untuk PSU

Komisioner KPU Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi mengatakan, pihaknya memastikan tidak mengalami kekurangan dana untuk PSU di kabupaten Penukal Abab Lematant Ilir (PALI).

KPU Sumsel akan menggunakan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk pengadaan surat suara dan lain sebagainya. Pihaknya mengucurkan anggaran tersisa dari Pilkada serentak 2020 lalu sebesar Rp8 miliar.

"Pendanaan ini termasuk untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, dan face shield. Sedangkan kotak suara rencananya digunakan sisa dari Pilkada yang tidak terpakai," tegasnya.

4. Tito akan bawa permasalahan ini ke Kemenkeu

Default Image IDN

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun bantuan anggaran bagi daerah yang ditetapkan untuk melakukan PSU. Pasalnya, KPU RI mengklaim ada beberapa daerah yang mengalami kekurangan biaya.

"Sejauh ini kita lihat dahulu bagaimana kemampuan anggaran daerah. Jika sudah mentok betul dan tidak mampu akan kita carikan jalan keluar," ungkap Mendagri, Tito Karnavian.

Jika sebelumnya pada Pilkada serentak 2020 lalu daerah menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka untuk Kemendagri berusaha mencarikan dana talangan. Menurut Tito, bisa saja dana untuk PSU diupayakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Nanti akan saya bicarakan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

5. Dana PSU bisa ditambah dari APBD Perubahan

[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)

Senada dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian. Ia memastikan sudah meminta KPU RI menghitung dana dari hibah Pilkada yang telah digunakan sebelumnya. Pihaknya tidak bisa serta merta mencarikan dana sebelum ada audit yang jelas.

"Setelah audit di KPU diserahkan ke kita, baru meminta kepada pemerintah daerah untuk alokasi dana sesuai kebutuhan. Jadi prosesnya nanti tidak menunggu perubahan APBD," tutup dia.