Palembang, IDN Times - Ribuan calon jemaah haji (CJH) asal Sumatra Selatan (Sumsel) yang telah terdata untuk berangkat ke Tanah Suci diwajibkan melunasi biaya haji untuk keberangkatan 2025.
Pelunasan biaya tersebut paling lambat sudah tuntas pada 14 Maret 2025. Teknis pembayaran biaya haji wajib lunas sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025.
Humas Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah Sumsel, Abdul Qudus Fitriansyah mengatakan, pelunasan sesuai aturan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
"Di Sumsel sesuai dengan kuota haji 2025 ini ada 7.012 maka sejumlah itu juga yang harus melunasi biaya haji reguler hingga 14 Maret," kata dia dalam keterangan rilis yang diterima, Sabtu (15/2/2025).
Data Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, calon jemaah yang namanya sudah terdaftar melunasi haji tahun ini, bisa membayarkan biaya tersebut mulai 14 Februari 2025.
"Sesuai catatan PHU, jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta," jelas Qudus.
Rata-rata dari CJH itu, lanjutnya, juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya saja.
"Setelah tahap satu ini selesai jika dari kuota ada yang belum melunasi karena misalnya kesalahan jaringan, hambatan komunikasi/ geografis, meninggal atau sakit parah hingga tidak bisa berangkat haji, biasanya akan dibuka pelunasan tahap kedua," kata dia.
Sebelumnya Dirjen PHU Hilman Latief telah merinci besaran Bipih jemaah haji 2025. Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:
"Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost)," jelas Hilman.
Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:
Bipih PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Perlindungan, pelayanan embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.