Gubernur Sumsel Ambil Alih Pimpinan di Muara Enim yang Kosong
Bupati Muara Enim Juarsah jadi tersangka kasus suap proyek (Dok. Humas KPK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Bupati Muara Enim definitif, Juarsah yang baru diangkat Gubernur Sumsel, Herman Deru, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/2/2021).
Kondisi tersebut membuat Deru langsung mengadakan rapat terbatas (ratas) untuk menentukan pemimpin di Bumi Serasan Sekundang. Hasilnya, Deru memilih untuk memegang sementara waktu tampuk kepemimpinan.
"Agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, maka saya ambil alih sementara pemerintahan hari ini. Penunjukan pelaksana harian (plh) Bupati akan ditentukan menunggu status dari Kemendagri," ungkap Deru, Selasa (15/2/2021).
1. KPK akan surati Mendagri dan Gubernur Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) bersama Plt Bupati Muaraenim, Juarsah, pada rapat di Griya Agung, beberapa waktu lalu/IDN Times/Humas Pemprov SumselMenurut Deru, pihaknya hanya menunggu surat resmi dari KPK terkait status jabatan Bupati Juarsah. Lembaga antirasuah itu juga akan menyurati Kemendagri yang ditembuskan kepada Gubernur mengenai status tersangka.
"Kalau ada putusan non aktif, kita segera menyiapkan Plh kepada mendagri. Namun kan statusnya Bupati tetap ada, namun tidak bisa menjalankan tugas," jelas dia.
Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Juarsyah Tersangka Proyek Jalan
2. Roda pemerintahan harus tetap berjalan meski terjadi kekosongan
Juarsah saat memberikan kesaksian korupsi di dinas PUPR Muara Enim (IDN Times/Rangga Erfizal)Deru menegaskan, pembangunan harus tetap jalan meski tiga unsur penting pimpinan daerah tidak ada. Sebagai langkah mengawal roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan, dirinya meminta Asisten 1 hingga 3 di Pemkab Muara Enim terus bekerja dan melaporkan kepada dirinya terkait segala hal.
"Saya perintahkan konsolidasi sebelum mengambil keputusan kepada Pak Sekda Provinsi yang akan memberi bimbingan jalannya pemerintahan dalam waktu hitungan hari," ujar dia.
3. Semua kebijakan dibicarakan kepada Gubernur dan Sekda Sumsel
Sekda Sumsel, Nasrun Umar (IDN Times/Rangga Erfizal)Penunjukkan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, dinilai Deru sudah tepat karena sebagai Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang mengerti seluk beluk anggaran yang sedang berjalan. Dirinya meminta setiap keputusan yamg diambil segera didiskusikan dengan dirinya maupun Nasrun.
"Saya atas nama pribadi dan sebagai Gubernur menyampaikan rasa prihatin. Semoga Juarsah diberikan kekuatan mental. Ini berat buat beliau dan keluarga. Ini ujian dari Allah, semoga mampu menerima ujian, dan Allah memberikan putusan terbaik bagi beliau, keluarga, dan masyarakat Muara Enim," jelas dia.
4. Gubernur ajak lihat status Juarsah dengan azas praduga tidak bersalah
(Jubir KPK, Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dan Irjen Kemenkum HAM, Jhoni Ginting) IDN Times/Santi DewiDeru tidak mau berasumsi lebih jauh. Menurutnya, status Juarsah belum jelas sampai ada putusan pengadilan. Dirinya mengajak semua kalangan melihat kasus sang Bupati dengan azas praduga tidak bersalah.
"Kita kenakan azas praduga tidak bersalah. Kita tidak boleh menghakimi dan harus simpati, kecuali ada vonis tetap berhenti," tutup dia.
Baca Juga: Diduga Terima Suap, Kekayaan Bupati Muara Enim Juarsah Rp5 Miliar
