Respons PPI Sumsel Soal Polemik Paskibraka Lepas Hijab di IKN
76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 telah dikukuhkan (Foto: Muchlis Jr - BPMI Setpres)
Intinya Sih...
- Polemik larangan berhijab anggota Paskibraka di IKN menimbulkan respon bertentangan.
- Ketua PPI Sumsel: Larangan berhijab bukan paksaan, tidak diterapkan di Sumsel.
- 18 dari 76 anggota Paskibraka mengenakan hijab, namun tidak saat dikukuhkan Presiden Jokowi.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Polemik kebijakan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak mengenakan hijab saat pengukuhan menimbulkan beragam respon. Alasan awal tak memakai jilbab dengan tujuan keseragaman dan penyetaraan dinilai bertentangan dengan agama.
Menanggapi persoalan tersebut Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumatra Selatan (Sumsel) periode 2024-2029, Deliar Marzoeki menegaskan jika larangan tidak boleh mengenakan hijab terhadap anggota Paskibraka bukan paksaan dan di Sumsel tak menerapkan kebijakan itu.
1. Polemik lepas hijab bagi Paskibraka putri harus disoroti seksama
76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 telah dikukuhkan (Foto: Muchlis Jr - BPMI Setpres)Apabila dinilai secara global, aturan tak memakai jilbab bisa disebut seragam. Namun berdasarkan akidah, kebijakan itu tentu bertentangan. Sebenarnya kata dia, polemik tidak mengenakan hijab di IKN merupakan imbauan dan bukan larangan. Tetapi, masalah ini memang perlu disoroti seksama.
"Kita menyikapinya harus luas, mungkin soal ini (kebijakan tak memakai hijab) tujuannya paskibraka tampil cantik, padahal pakai hijab juga cantik," ujarnya kepada IDN Times, Kamis (15/8/2024).
2. Kebijakan Paskibraka lepas hijab dinilai bukan larangan dari Jokowi
Paskibraka Sumsel latihan (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Menurut Deliar, tujuan keberagaman dan setara soal penggunaan hijab yang dilepas terhadap Paskibraka di IKN bukanlah larangan dari Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo, melainkan untuk menjalankan tugas negara.
"Kalau larangan dari Jokowi saya rasa tidak ada seperti itu (tidak boleh pakai hijab). Kami mantan-mantan paskibraka, organisasi ini tidak bisa dimasukin sembarangan orang," kata dia.
3. Paskibraka putri Sumsel tetap mengenakan hijab saat pengukuhan seperti pertama datang
Neshya Florence Sevani mengikuti latihan paskibraka di Griya Agung Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ia menegaskan, seluruh Paskibraka Sumsel yang mengenakan hijab tidak ada intruksi untuk dilepas. Bahkan katanya, waktu pengukuhan anggota di Griya Agung Palembang, Rabu (14/8/2024) malam, semua anggota pengibar bendera wanita tetap mengenakannya jilba sejak awal mereka datang.
"Semalam pengukuhan cantik-cantik, masih menggunakan hijab sesuai awal dia datang dan di Sumsel tidak ada kejadian seperti, aturan kaidah agama tetap dijunjung tinggi," jelasnya.
4. Pengukuhan Paskibraka di IKN ada 18 anggota putri tak mengenakan hijab
Ilustrasi anggota pengibar bendera mengikuti latihan paskibraka di Griya Agung Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Persoalan keberagaman dengan tidak memakai hijab di IKN saat pengukuhan anggota Paskibraka sebelumnya berdasarkan kebijakan Badan Ideologi Pancasila (BPIP). Paskibraka putri disebut secara sukarela mengikuti aturan terkait pakaian.
Hal tersebut makin kuat setelah pengukuhan anggota ada 18 dari 76 anggota Paskibraka yang mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8/2024) lalu, padahal ketika datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri mengenakan jilbab.
