DPRD Palembang Soroti Dugaan Roti Kedaluwarsa di Program MBG
- DPRD Palembang mendesak evaluasi program MBG pasca dugaan roti kadarluwasa yang ditutupi label baru.
- Roti dengan tanggal kedaluwarsa 1 Januari 2026 diganti label menjadi 1 Februari 2026, menimbulkan kejanggalan lainnya dalam pelayanan MBG.
- Pihak sekolah menemukan jamur pada makanan, sayur tidak segar, ulat pada lauk pauk, dan buah-buahan tidak segar dalam pelayanan MBG.
Palembang, IDN Times - DPRD Palembang mendesak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi pasca dugaan keracunan dua siswa SMP Negeri 31 Palembang. Pihaknya menduga ada kesengajaan penggunaan roti kedaluwarsa yang ditutupi dengan label baru.
"Kalau ini menurut saya bukan lalai. Ini faktor sengaja. Tidak mungkin tidak sengaja, karena untuk mencetak dan menutup tanggal kedaluwarsa itu jelas ada proses yang disengaja," ungkap Anggota DPRD Palembang, Andre Adam, Rabu (4/2/2026).
1. Ada dugaan pergantian label roti yang dimakan
Menurut Adam, dari hasil dari penelusuran sementara terhadap roti yang dikonsumsi para pelajar saat keracunan terjadi, memiliki tanggal kedaluwarsa 1 Januari 2026, namun ditutup dan diganti label menjadi 1 Februari 2026.
Pihaknya pun mengingatkan apa bila hal ini benar terjadi, pengelola MBG dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau keracunan, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara.
"Ini bukan kejadian pertama. Pihak sekolah juga sudah menemukan hal-hal serupa sebelumnya," jelas dia.
Sejumlah kejanggalan lainnya dari pelayanan MBG ditemukan indikasi pengurangan kualitas bahan makanan. Andre menyebut, terdapat jamur pada makanan, sayur yang tidak segar bahkan ulat pada lauk pauk yang diberikan. Sedangkan pada buah-buahan yang disajikan dalam keadaan tidak segar.
"Artinya, ini masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele," jelas dia.
2. Pengelolaan MBG diminta dievaluasi secara menyeluruh
Adam pun meminta penyelenggara program MBG untuk dievaluasi secara menyeluruh. Jika ditemukan kelalaian, maka penutupan operasional harus diberikan sebagai langkah tegas.
"Kalau terjadi hal seperti ini, operasional harus dihentikan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak," jelas dia.
3. Pihak KPPG tunggu hasil pemeriksaan laboratorium
Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika menjelaskan, UMKM penyedia makanan diduga melakukan kesalahan pelabelan dengan menempelkan label baru pada kemasan lama. Meski demikian, bukti pembelian berupa kuitansi menunjukkan transaksi dilakukan pada malam 29 Januari 2026.
"Dari SPPG, pengambilan bahan dari UMKM dilakukan pada tanggal 29 Januari malam. Tapi ini tetap akan kami dalami dan pelajari lebih lanjut," jelas Nurya.
Dirinya memastikan, pascakejadian operasional SPPG dihentikan sementara waktu sembari menunggu hasil laboratorium serta evaluasi dari Dinkes dan KPPG. Pihaknya berusaha, untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Alhamdulillah, siswa-siswa yang terdampak saat ini sudah dalam kondisi sehat dan tidak memerlukan perawatan lanjutan," jelas dia.
