Pemkot Palembang Jadi Contoh Pengendalian Korupsi di Sumsel
Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatra Selatan (BPKP Sumsel), bakal menjalankan program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun depan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menekan jumlah korupsi di lingkungan institusi pemerintahan kota maupun kabupaten.
"Palembang dan Banyuasin jadi sampel atau model program sosialisasi ini, dengan pokok bahasan praktik pengukuran korupsi, pendekatan perspektif, dan analisis entitas sasaran berdasarkan hakikat tiga pilar pembentuk IEPK," ujar Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I BPKP Sumsel Agus Salim, Senin (23/11/2020).
1. Potensi korupsi terlihat berdasarkan laporan kecurangan
Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ia mengatakan, potensi korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dilihat berdasarkan laporan kecurangan. Dalam arti, ada penemuan data tidak sesuai dalam jumlah aset. Termasuk peluang kecurangan menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti pencurian data, kerugian keuangan negara, terjadinya suap menyuap, hingga gratifikasi.
"Bentuk-bentuk kecurangan sering terjadi yakni adanya laporan keungan yang berbeda. Sehingga bisa merugikan investor, kreditor, secara finansial dan non finansial, terutama skandal pemerasan," kata dia.
2. Program IEPK menekankan pengumpulan atau inventaris data
Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Agus menerangkan, manfaat IEPK selain untuk pengendalian isu pencegahan korupsi juga menjadi dasar identifikasi permasalahan korupsi, strategi pemberantasan, hingga sebagai instrumen koordinasi intra BPKP dalam meningkatkan efektivitas capaian pengelolaan risiko korupsi yang terjadi.
"Program IEPK menekankan pengumpulan atau invetaris data dengan membandingkan praktik pengukuran korupsi melalui unit analisis dan tataran analisis dalam maupun luar organisasi," terangnya.
3. Melalui program IEPK, BPKP Sumsel mampu indikasikan kompetensi pimpinan
Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Melalui program IEPK, organisasi atau institusi pemerintahan diminta mengerjakan kemampuan sesuai fungsi yang merujuk pemenuhan kapasitas penuntasan misi untuk mencapai tujuan. Seperti mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merugikan.
"Masuk dalam kapabilitas pengelolaan tingkat korupsi mengindikasikan kompetensi power pimpinan dalam mengelola pengetahuan, pengalaman dan skill pemerintah dalam sebuah organisasi," jelas dia.
4. Tujuan IEPK membentuk satu kesatuan penerapan strategi pencegahan korupsi
Sosialisasi program Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Agus melanjutkan, tujuan program IEPK yakni membentuk kesatuan proses menyeluruh terhadap semua elemen dalam penerapan strategi pencegahan korupsi, berfokus pada efektivitas penggunaan kabilitas, efektivitas sistem pencegahan, dan budaya organisasi anti korupsi.
"Termasuk penilaian asesmen risiko Real-time Transport Protocol (RTP), kepemimpinan etis, integritas organisasional dan iklim etika prinsip," tandas dia.
Baca Juga: Mantan Bupati Muara Enim Keluar Gedung Kejati Kenakan Rompi dan Borgol
