Pengamat Minta Wako Palembang Bikin Kebijakan Sesuai Fakta di Lapangan

2. Aturan berlaku harus benar-benar sesuai dengan asesmen tepat

Pemkot Palembang diminta tak asal klaim soal efektivitas penerapan PPKM. Karena respon aturan berlaku harus benar-benar berdasarkan asesmen yang tepat. Apalagi pandemik menjadi persoalan sangat serius, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menghadapi situasi sekarang.

"Pemerintah sendirian jelas tidak cukup dan diperlukan keterlibatan semua pihak dari berbagai unsur masyarakat, maka itu berikan fakta yang benar bukan ditutupi," timpalnya.

Dengan demikian, kabar baik bukanlah hal yang perlu ditunjukkan dan dipublikasi. Pemeritah mesti menunjukkan kepentingan atau urgensi kebenaran. Bagi Thamrin, masyarakat saat ini membutuhkan keterbukaan, jujur, dan akurat.

"Sehingga kita dapat menentukan respon kebijakan yang tepat pula," tambah dia.

3. Angka BOR di rumah sakit menjadi bukti keberhasilan kebijakan

Thamrin menyarankan, Pemkot Palembang jangan menilai terlalu dini soal evaluasi kasus COVID-19. Tetapi hendaknya kebijakan PPKM harus menjadi indikator untuk angka Bed Occupancy Ratio (BOR) di rumah sakit. Pemda mesti mengaitkan penurunan BOR sebagai bukti keberhasilan respon kebijakan.

"Jangan menjadikan BOR hanya merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kesiapan sistem kesehatan. Kemudian hal penting lain yang perlu diperhatikan yakni evaluasi positivity rate, fatality rate, dan transmission rate," jelasnya.