Walhi Temukan Dugaan 1.091 Hotspot di Sumsel di Wilayah Konsesi Perusahaan

Deputi Eksekutif Daerah Walhi Sumsel, Febrian Putra Sopah, mengatakan temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pencegahan kebakaran yang selama ini dijalankan perusahaan dan diawasi pemerintah. Ketika hotspot terus terkonsentrasi di wilayah konsesi, maka evaluasi tidak boleh berhenti pada siapa yang memadamkan api setelah kebakaran terjadi.

"Pemerintah harus memeriksa apakah perusahaan telah menjalankan seluruh kewajiban pencegahan, pengelolaan risiko, pemantauan, kesiapsiagaan, pengendalian sumber api, serta perlindungan terhadap wilayah yang berada dalam tanggung jawabnya," ujarnya Selasa (25/8/2026).

Febrian menambahkan, berdasarkan analisis Walhi Sumsel terhadap data KHG terdapat 542 hotspot pada wilayah KHG gambut yang dianalisis. Keberadaan hotspot pada KHG menjadi indikator bahwa pengelolaan hidrologi, tata air, pencegahan pengeringan gambut, dan perlindungan ekosistem harus menjadi bagian utama dari penanganan karhutla.

"Hotspot pada lanskap gambut tidak dapat diperlakukan sama dengan kebakaran pada ekosistem biasa. Ketika gambut mengalami kekeringan dan terbakar, api dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan, sulit dideteksi maupun dipadamkan, menghasilkan emisi dalam jumlah besar, serta meningkatkan kemungkinan kebakaran berulang," jelasnya.

Berikut hotspot pada wilayah KHG gambut:

1. KHG Sungai Medak, Sungai Lalan: hotspot 86, status hutan produksi

2. KHG Sungai Sugihan, Sungai Lumpur: hotspot 62, status areal penggunaan lain

3. KHG Sungai Musi, Sungai Blidah: hotspot 61, status hutan produksi

4. KHG Sungai Musi, Sungai Aek Lematang: hotspot 48, status areal penggunaan lain

5. KHG Sungai Rumpit, Sungai Rawas: hotspot 44, status hutan produksi

Menurut Febrian, karhutla yang terus berulang, terutama pada wilayah yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan perusahaan, menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lahan, pelaksanaan kewajiban pencegahan, pengawasan pemerintah, serta penegakan hukum terhadap korporasi.

Walhi Sumsel juga menemukan sejumlah wilayah perusahaan yang memiliki riwayat kebakaran dan kembali mengalami kejadian serupa, yakni:

1. PT Tiesico Cahaya Pertiwi (TCP), perusahaan HTI, tercatat mengalami karhutla pada 2019, kemudian dilakukan penyegelan dan dikenakan sanksi administratif. Namun pada 2026, kebakaran kembali terjadi di wilayah perusahaan tersebut dan kembali dilakukan penyegelan.

2. PT Bintang Harapan Palma. Perusahaan tersebut memiliki catatan karhutla pada 2023 yang kemudian berujung pada putusan/hukuman yang memuat kewajiban pemulihan. Namun pada 2026 kembali terjadi kebakaran dan telah dilakukan penyegelan.

3. PTPN VII Cinta Manis juga perlu mendapatkan perhatian serius karena berdasarkan analisis WALHI Sumsel per 21 Agustus 2026 tercatat 59 hotspot pada wilayah perkebunannya.

"Apabila kebakaran kembali terjadi pada perusahaan atau lanskap yang sebelumnya telah memiliki catatan kebakaran, sanksi administratif, proses penegakan hukum, maupun kewajiban pemulihan, maka pemerintah wajib mengevaluasi apakah sanksi sebelumnya efektif. Apakah kewajiban pemulihan telah dilaksanakan, dan apakah sistem pencegahan perusahaan benar-benar bekerja," katanya.