Wabup Ditangkap, Herman Deru Minta Kepala Daerah Hindari Pelanggaran

04 Jun 2026, 14:03 WIB

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add as Preferred source

Wabup Ditangkap, Herman Deru Minta Kepala Daerah Hindari Pelanggaran

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau seluruh kepala daerah agar waspada dan menjauhi pelanggaran hukum setelah penangkapan Wakil Bupati Pali oleh Kejaksaan Tinggi.
Herman Deru mengaku telah mendengar informasi penangkapan tersebut namun belum menerima detail resmi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang.
Ia menegaskan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sambil menunggu rilis resmi dari aparat penegak hukum untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk waspada dan menghindari pelanggaran hukum setelah penangkapan Wakil Bupati Pali oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan kasus korupsi.
Who?
Herman Deru selaku Gubernur Sumatra Selatan, Wakil Bupati Pali yang ditangkap, serta aparat Kejaksaan Tinggi yang melakukan penangkapan.
Where?
Pernyataan disampaikan di Palembang, Sumatra Selatan, sementara penangkapan Wakil Bupati Pali dilakukan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).
When?
Pernyataan Herman Deru disampaikan pada Kamis, 4 Juni 2026, sehari setelah penangkapan Wakil Bupati Pali yang terjadi pada 3 Juni 2026.
Why?
Imbauan dikeluarkan sebagai respons atas penangkapan pejabat daerah agar kepala daerah lain lebih berhati-hati dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.
How?
Herman Deru menyampaikan imbauan secara terbuka kepada para kepala daerah dan menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah sambil menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Wakil Bupati Pali ditangkap karena katanya ada masalah korupsi. Gubernur Sumatra Selatan namanya Pak Herman Deru bilang semua kepala daerah harus hati-hati dan jangan langgar hukum. Pak Deru sudah dengar kabarnya tapi belum tahu pasti kenapa ditangkap. Sekarang kasusnya masih diperiksa, dan semua orang disuruh tunggu kabar resmi dulu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta seluruh kepala daerah untuk waspada dan menghindari pelanggaran hukum, usai Wakil Bupati Pali ditangkap Kejaksaan Tinggi atas kasus dugaan korupsi.

"Secara umum ini ya hindarilah hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum, apalagi kapasitas sebagai pejabat negara, sebagai aparat negara," ujarnya dikutip, Kamis (4/6/2026).

1. Akui sudah mendengar informasi penangkapan

Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Iwan Tuaji (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deru mengatakan, terkait penangkapan Wabup Pali pada 3 Juni 2026, dirinya sudah mendengar informasi tersebut. Namun belum mendapatkan detail kasus dan penyebabnya.

"Saya sudah mendengar, baru info-info. Secara resminya belum mendapatkan informasi secara lugas. Artinya, apakah (dalam bentuk) surat, ataukah telepon, belum. Yang dari pihak berwajib ya," jelas dia.

2. Serahkan kewenangan sepenuhnya kepada penegak hukum

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Lebih lanjut ia mempersilakan aparat hukum untuk menindak langsung. Deru menegaskan ia tidak memiliki kewenangan dengan urusan tersebut.

"Tapi ini kan kita belum tahu ini, ini urusan kapasitas sebagai (apa). (Apakah) kapasitasnya sebagai Wakil Bupati atau sebagai pribadi. Belum tahu," katanya.

3. Minta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah

Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji (Dok: istimewa)

Merespons kasus ini, Deru mengintruksikan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia masih menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum (APH).

"Yang jelas kita praduga tak bersalah dahulu. Kita dengar dulu apa rilisnya dari APH, dari aparat penegak hukum. Inilah yang akan menjadi rujukan kita untuk membuat kebijakan. Apa sih yang terjadi yang sebenarnya, apakah urusan pribadi atau apakah urusan terkait beliau sebagai wakil bupati," jelasnya.