Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru memuat keputusan untuk menerapkan Work From Home (WFH) di hari Jumat setiap pekannya. Keputusan tersebut diambil berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diberlakukan oleh pemda di kabupaten, kota, dan provinsi.
"Pemprov Sumsel akan mematuhi perintah untuk melaksanakan sistem kerja WFH sebanyak satu hari dalam satu minggu, yakni pada hari Jumat, (1/4/2026).
Menurut Deru, kebijakan WFH tersebut hanya berlaku bagi ASN dan PPPK. Sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas dan kepala biro tetap wajib masuk dan bekerja di kantor.
Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel akan merinci pembagian staf untuk mendampingi pimpinan di kantor saat WFH dan WFA diberlakukan.
"WFH harus tetap menghasilkan produk kinerja yang nyata, bukan sekadar berdiam diri di rumah tanpa hasil kerja," jelasnya.
Deru mengingatkan pegawai untuk tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk bersantai. Mereka yang kedapatan jadwal untuk melaksanakan WFH harus tetap bekerja secara aktif tanpa menurunkan produktivitas.
"Penting untuk dipahami bahwa WFH bukan berarti libur," bebernya.
Deru mengungkap, bahwa layanan publik akan tetap berlangsung maksimal dengan menerapkan pengaturan sistem kerja yang disiplin, sehingga kualitas pelayanan tidak menurun pada hari tersebut.
"Tujuannya agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari luar kantor," ungkapnya.