Polemik Pajak Yayasan IGM Marzuki Alie: Minta Pemkot Palembang Buka Ruang Dialog

Marzuki Alie menilai persoalan pemasangan banner penunggak pajak tersebut seharusnya bisa dibicarakan melalui komunikasi antara kedua pihak. Namun, Marzuki mengaku kesulitan untuk bertemu dengan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

"Susahnya setengah mati untuk bersilaturahmi. Bagaimana seorang pemimpin, baru mendapatkan sedikit jabatan, sudah sombong luar biasa," ujarnya.

Marzuki juga mengungkit hubungannya dengan Ratu Dewa sebelum menjabat sebagai Wali Kota Palembang. Ia mengungkapkan, Ratu Dewa pernah berkampanye di kediamannya dan dirinya turut mengundang sejumlah tokoh untuk hadir.

"Ratu Dewa ini berkampanye di rumah saya. Tapi sekarang hilang. Minta ketemu saja tidak mau. Kelewatan ya," katanya.

Marzuki menegaskan, dirinya ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui pembicaraan dan duduk bersama kedua pihak. Ia juga menyinggung amanat konstitusi mengenai kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk akses pendidikan hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, pendidikan harus dapat diakses secara gratis hingga perguruan tinggi agar masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin masa depan generasi berikutnya.

"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat konstitusi, harus dilakukan pemerintah. Pendidikan harus gratis sampai perguruan tinggi. Itu UU, itu konstitusi. Biar apa? Anak-anak kita cerdas, masa depannya terjamin, masyarakat di desa maju, jangan justru diusik," ungkapnya.

Ia juga mempersoalkan pemasangan banner yang dinilainya perlu diimbangi dengan kesempatan bagi pihak UIGM untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Ini sudah macam-macam, masang spanduk. Kalau mau masang spanduk, izinkan kami memasang informasi yang seimbang," katanya.

Lebih lanjut, Marzuki menegaskan, keberatannya bukan terletak pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Ia justru mempersoalkan dugaan kesewenang-wenangan pemerintah daerah dalam menerapkan aturan.

"Ini bukan masalah besaran pajak, tapi masalah kesewenangan dalam menjalankan aturan," tuturnya.