Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru mengusulkan Bupati Muara Enim 2025-2030 Edison dinonaktifkan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Penonaktifan tersebut dilakukan sekaligus menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna memastikan roda pemerintahan tetap berputar.
"Setelah ada pemberitahuan resmi dari KPK mengenai statusnya, kita usulkan penonaktifan Edison sebagai Bupati Muara Enim," jelas Deru, Selasa (9/6/2026).
Deru menyebut, telah menyiapkan langkah lanjutan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait posisi kepala daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Plt Bupati Muara Enim akan dijalankan oleh Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni.
"Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati, sedang kita siapkan," kata Deru.
Ia menegaskan, OTT yang terjadi dalam beberapa periode kepemimpinan kepala daerah merupakan persoalan individu dan menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang terlibat. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa sistem pemerintahan di daerah berjalan buruk secara keseluruhan.
'Itu masalah personal. Lepas dari itu yang terpenting sekarang roda pemerintahan di Muara Enim tetap berjalan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," kata Deru.
Deru kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menghindari segala bentuk tindakan melawan hukum. Menurutnya, sekecil apa pun keuntungan yang diperoleh dengan cara menyalahi aturan tetap akan berujung pada sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penyelenggara negara, bukan hanya kepala daerah," ungkap Deru.