OJK Ungkap Penyebab Pengguna Pinjol Ilegal di Sumbagsel Merajalela

14 Okt 2024, 19:01 WIB

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add as Preferred source

OJK Ungkap Penyebab Pengguna Pinjol Ilegal di Sumbagsel Merajalela

Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (OJK Sumsel Babel) mengungkap penyebab pengguna layanan pinjaman online (pinjol) ilegal di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) terus meningkat bahkan menjamur. Berdasarkan laporan per September 2024, ada 2.164 keluhan terkait pinjol ilegal.

"Intinya ini seperti tiga mata rantai setan, karena pinjaman online yang ilegal biasanya akan digunakan ke (aktivitas) ilegal baik itu investasi ilegal dan juga judi. Itu sudah pasti," ujar Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto, Senin (14/10/2024).

1. Pinjol ilegal dipastikan tidak terdaftar di OJK

Kantor OJK di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Keluhan pinjol ilegal, tak terlepas dari digitalisasi sektor keuangan saat ini banyak mengalami permasalahan. Terutama keterkaitan antara investasi bodong atau yang tak terdaftar di OJK hingga persoalan aktivitas ilegal lain seperti kebiasaan publik terlibat judi online (judol).

"Masyarakat bisa antisipasi terjerumus pinjol ilegal dengan mempelajari beberapa ciri-ciri. Pertama, pinjol legal pasti memiliki investasi yang legal dan formal," kata dia.

2. OJK tetapkan suku bunga untuk pinjol legal

Kantor OJK di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dilihat dari suku bunga, OJK juga membatasi suku bunga untuk pinjaman online yang legal dengan rincian jenis suku bunga produktif sebesar 0,1 persen dan konsumtif senilai 0,3 persen. “Kalau dia legal, tidak boleh pinjam senilai Rp1 juta, kembalinya Rp1,4 juta,” timpalnya.

3. OJK sarankan masyarakat untuk tidak meminjam uang online kecuali terpaksa

Kantor OJK di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Kemudian perhatikan cara penagihan, pinjol legal harus melakukan penagihan melalui asosiasi fintech resmi dengan ketentuan waktu penagihan yang sesuai dengan jam kerja dan hari Senin sampai Sabtu. “Kalau penagihan malam itu sudah pasti ilegal,” kata Arifin.

Ia menyarankan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin tidak melakukan pinjaman, akan tetapi jika terpaksa melakukan pinjaman, maka harus mencari yang legal.