Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Lima Pegawai Dishub Palembang Dipecat Usai Razia Ilegal Viral

Feny Maulia Agustin
Lima Pegawai Dishub Palembang Dipecat Usai Razia Ilegal Viral
Keributan sopir truk dan petugas dishub di Palembang diduga dipicu insiden tabrakan beruntun akibat dihentikan secara mendadak (Instagram: Palembang_Jurnalis)
  • Sebanyak 19 pegawai Dishub Palembang terlibat razia ilegal yang viral di media sosial, menyebabkan keributan dan kecelakaan di Jalan Raya Sriwijaya, Kertapati.
  • Wali Kota Palembang Ratu Dewa memerintahkan Inspektorat dan BKPSDM melakukan pemeriksaan menyeluruh serta menegaskan tidak akan menoleransi pelanggaran prosedur oleh petugas.
  • Hasil pemeriksaan menetapkan lima pegawai Dishub dipecat, sementara 14 lainnya mendapat sanksi administratif seperti pengurangan gaji, mutasi, dan penempatan khusus.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Razia ilegal yang dilakukan 19 pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang menyebabkan keributan dan kecelakaan, serta berujung pada sanksi pemecatan dan hukuman administratif bagi para pelaku.
  • Who?
    Para pegawai Dishub Palembang yang terlibat razia ilegal, Wali Kota Ratu Dewa, Sekda Aprizal Hasyim, Kepala BKPSDM Yanuarpan Yany, dan Kepala Inspektorat Jamiah Haryanti.
  • Where?
    Peristiwa terjadi di Jalan Raya Sriwijaya, depan Baraka Express, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
  • When?
    Kejadian berlangsung pada 30 April 2026 dan pemeriksaan serta keputusan sanksi diumumkan pada Minggu, 3 Mei 2026.
  • Why?
    Razia ilegal dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pungutan liar terhadap kendaraan yang diberhentikan secara tidak sah di jalan raya.
  • How?
    Petugas Dishub menghentikan truk dan kendaraan lain tanpa izin resmi, memicu kemarahan sopir hingga terjadi adu mulut dan kecelakaan; kasus kemudian diselidiki oleh BKPSDM dan Inspektorat atas instruksi wali kota.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada 19 orang petugas Dishub di Palembang yang bikin razia tanpa izin dan videonya ramai di internet. Di jalan itu jadi ribut dan ada truk-truk tabrakan. Wali kota marah dan suruh periksa mereka. Sekarang lima orang sudah dipecat, yang lain kena hukuman seperti gaji dipotong atau dipindah kerja jauh.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Status kepegawaian 19 karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang terancam dicopot. Sanksi tersebut dikenakan setelah belasan anggota dishub melakukan razia ilegal hingga viral di media sosial (medsos) pada 30 April 2026 lalu.

"Kita akan melakukan LHP (laporan hasil pemeriksaan) mereka (anggota dishub yang terlibat razia ilegal) dipimpin sekda (Aprizal Hasyim) untuk menentukan sanksi yang tepat (apakah pencopotan status pegawai) sesuai intruksi pak wali (Ratu Dewa)," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang, Yanuarpan Yany, Minggu (3/5/2026).

1. Razia ilegal Dishub Palembang sebabkan kecelakaan

Keributan sopir truk dan petugas dishub di Palembang diduga dipicu insiden tabrakan beruntun akibat dihentikan secara mendadak (Instagram: Palembang_Jurnalis)

Diketahui, razia ilegal berlangsung di Jalan Raya Sriwijaya, depan Baraka Express, Karya Jaya, Kecamatan Kertapati. Tak hanya menimbulkan keributan, peristiwa tersebut menyebabkan kecelakaan melibatkan empat kendaraan yang terdiri dari dua truk roda 6, satu truk roda 10, dan sebuah pikap.

Sebelumnya, video yang viral di medsos memperlihatkan petugas dishub dikepung sopir truk. Dalam video beredar, terlihat sejumlah sopir truk emosi dan mengadang petugas dishub yang mengendarai sepeda motor. Adu mulut pun tak terhindarkan. Seorang sopir terlihat menendang motor petugas hingga bagian depannya terlepas.

Petugas Dishub dalam rekaman tampak berusaha menghindari kerumunan dengan mengangkat tangan dan mencoba meninggalkan lokasi. Namun, situasi di lapangan tetap memanas. Persoalan itu belakang diketahui terjadi karena kasus razia ilegal yang kerap terjadi dan berulang di daerah sama.

2. Proses pemeriksaan melibatkan BKPSDM

Wali kota Palembang Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Usai video ramai di publik, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, terpantau meninjau lokasi kejadian. Setelah menerima kronologis cerita dari masyarakat sekitar, dirinya memerintahkan Inspektorat Palembang dan BKPSDM untuk memeriksa petugas Dishub Palembang.

Ratu Dewa menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi tindakan yang menyalahi prosedur di lapangan. Ia memastikan akan ada tindakan tegas jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas.

"Proses pemeriksaan kini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat," jelas dia.

3. Sebanyak lima orang pegawai Dishub Palembang dipecat

Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sementara dari informasi yang diterima Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, dari 19 pegawai dishub yang terlibat razia ilegal, mereka merupakan anggota dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh dan Paruh Waktu. Mayoritas dari mereka sebelumnya adalah honorer di instansi terkait.

"Dari pemeriksaan, kami putuskan ada lima petugas Dishub yang dipecat," katanya.

Sementara 14 pelanggar lain dijatuhi sanksi administratif mulai dari pengurangan gaji, mutasi ke kawasan ujung kota, dan penempatan khusus di Pulau Kemaro.

"Sudah kita laporkan ke wali kota dan segera diterbitkan surat keputusan," kata Jamiah.

Dia menyebut razia ilegal yang dilakukan para pelanggar bertujuan untuk keuntungan pribadi. Mereka memberhentikan kendaraan yang mereka nilai melanggar untuk meminta uang pungutan liar, bahkan dengan cara memaksa.

Topics
Palembangkota palembangpemkot palembangWali Kota PalembangRatu DewaDinas PerhubunganPPPK 2026PPPK

Editorial Team

EditorIrma Yudistirani

Tonton lebih seru di