Kebakaran Berulang di Lahan PT RAS, Direktur Operasional Jadi Tersangka

Rony mengungkapkan, ada 16 korporasi yang saat ini dalam penyidikan tim Ditreskrimsus Polda Sumsel. Daftar nama perusahaan tersebut meliputi:

Dalam proses penyidikan, polisi mendalami sejumlah aspek, mulai dari kondisi lahan yang terbakar, hasil pemeriksaan lapangan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran milik perusahaan.

“Proses penyidikan dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan saksi ahli untuk mendalami tindak pidana karhutla. Langkah ini diperlukan agar pengungkapan perkara didukung bukti dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Fasilitas yang diperiksa di antaranya embung air, menara pemantau, serta regu pemadam kebakaran internal. Penyidik juga memeriksa sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara, seperti ekskavator, mesin pompa, jeriken, dan abu.

Rony menjelaskan, pengusutan perkara dilakukan menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah. Polisi melibatkan sejumlah saksi ahli, termasuk ahli kerusakan tanah dari IPB University dan ahli forensik lingkungan hidup.

“Seluruhnya menjadi bagian dari pendalaman penyidikan,” jelasnya.

Adapun penerapan pasal pidana dalam perkara tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perkebunan. Penyidik juga mempertimbangkan Pasal 187 atau Pasal 188 KUHP sesuai fakta dan konstruksi hukum masing-masing perkara.

“Penerapan pasal akan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan penyidik dan hasil pendalaman terhadap masing-masing perkara. Kami memastikan proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, meminta aparat menindak tegas perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan atau lalai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan (Sumsel).

“Bagi Kapolda dan Pangdam, perusahaan-perusahaan yang sudah disegel harus ditindak tegas,” ungkap Dudung.

Dudung menyebut, proses penanganan hukum tidak boleh tebang pilih. Seluruh pihak yang lalai ataupun yang melakukan pembakaran hutan dengan sengaja harus diproses karena menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi masyarakat dan negara.

“Begitu juga masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran harus mendapat penindakan tegas. Jika dibiarkan, kebakaran akan semakin meluas,” ujar Dudung.