Gubernur Sumsel Herman Deru Janji Tidak Akan Merumahkan PPPK
- Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada PHK atau perumahan bagi PPPK di wilayahnya.
- Ia memastikan tidak ada pemotongan TPP maupun tunjangan kinerja agar ASN tetap fokus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Sumsel mempertimbangkan penerapan WFH guna menghemat anggaran BBM, namun tetap menjaga agar aktivitas ekonomi sekitar kantor tidak terganggu.
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak khawatir terhadap kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ia menegaskan langkah tersebut tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkannya PPPK.
"PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru," ungkap Herman Deru, Selasa (31/3/2026).
1. Merumahkan PPPK dapat menimbulkan masalah baru
Menurutnya, efisiensi masih bisa dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Ia menyebut sejumlah daerah lain sempat merumahkan PPPK dengan alasan efisiens, tetapi kebijakan tersebut dipastikan tidak akan diterapkan di Sumsel.
"Merumahkan PPPK dapat menimbulkan persoalan baru, pengangguran," jelasnya.
2. TPP dan Tukin janji tak dipotong
Herman Deru memastikan tidak ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (Tukin) bgi ASN di Sumsel. Dengan hal ini diharapkan para ASN dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja maksimal. Yang terpenting adalah jaminan keberlangsungan belanja rumah tangga serta pendidikan anak dan keluarga tetap terjaga," jelasnya.
3. WFH dapat hemat anggaran BBM hingga 18 persen
Disisi lain, Deru menilai pemberlakukan Work From Home (WFH) diyakini akan memangkas anggaran operasional BBM dan energi di lingkungan Pemprov Sumsel.
"Penghematan BBM kalau WFH itu berkisar di 18 persen dari belanja operasional BBM kalau kita dalam 4 hari WFH dalam sebulan," ungkapnya.
Deru menjelaskan, penerapan WFH akan dikaji secara matang agar tidak berdampak pada ekonomi masyarakat secara luas. Dirinya mencontohkan, keberadaan kantin di kantor pemerintah pasti akan terdampak jika diberlakukan kebijakan WFH tersebut.
"Jangan sampai kita menghemat BBM, tapi disisi lain justru membuat aktivitas ekonomi menjadi mandek. Contohnya kantin yang sumber bahan bakunya bergantung pada geliat pasar," jelasnya.
