Derita Anak dan Perempuan Tercekik Asap Saat Karhutla Sumsel

Selain di Sekayu dan Palembang, polusi udara akibat karhutla juga dikeluhkan warga yang berada di area gambut dan wilayah perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir. Adalah Aisyah, warga Indralaya, harus bergelut dengan kabut setiap pagi di tengah kondisi kehamilannya yang memasuki trimester kedua.

"Kalau pagi kabut tebal, tapi kami harus pergi kerja pukul 06.30. Mau izin tak masuk tapi belum boleh. Sudah pakai masker tebal tapi rasanya masih pengap," ungkap buruh perkebunan tebu ini.

Mirisnya, selain tercekik asap karhutla, para perempuan di lingkungan perkebunan tebu milik PTPN VII Cinta Manis ini harus menghadapi persoalan lain karena kemarau. Krisis air bersih mulai menghantui dan semakin parah. Apalagi, sumber air tanah tercemar oleh abu bekas kebakaran perkebunan.

Mutia, dari Solidaritas Perempuan Palembang mengatakan krisis ekologis dan kabut asap akibat karhutla tidak pernah berdampak secara netral. Perempuan, anak-anak, dan lansia, terutama mereka yang tinggal di tingkat tapak dan beririsan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan, selalu menjadi pihak yang paling berat menanggung dampaknya.

"Kasus nyata terlihat di sekitar perkebunan tebu skala besar, salah satunya PTPN VII Cinta Manis, di mana praktik pembakaran lahan yang kerap berulang demi proses panen tebu tidak hanya mencemari udara, tetapi juga telah menyambar dan merusak kebun milik warga. Termasuk kebun milik perempuan di sekitar kawasan tersebut," ujarnya

Asap pekat dan bunga asap (langas) mengotori rumah, pakaian, serta sumber air bersih domestik, memaksa perempuan bekerja ekstra keras di tengah kualitas udara yang memburuk. Terlebih, ancaman paling nyata saat kemarau panjang adalah krisis air karena kebutuhan dasar yang membutuhkan air dalam jumlah banyak.

"Tentu saja, kondisi ini langsung berdampak paling telak pada perempuan, terutama mereka yang sedang haid, yang mutlak butuh air bersih untuk menjaga kebersihan alat reproduksinya," ungkap Mutia.

Kebakaran di perkebunan tebu skala besar menjadi salah satu penyumbang asap terbesar, dengan dampak pembakarannya yang benar-benar merusak kehidupan warga. Bunga asap beterbangan dibawa angin dan mengotori sumur-sumur warga serta air cadangan yang sengaja disimpan untuk musim kemarau. Padahal, air simpanan itu adalah sumber penghidupan utama mereka agar bisa terus bertahan.

"Air bersih berubah menjadi kotor dan hitam. Perempuan harus kembali bekerja keras membersihkan endapan kotoran itu, belum lagi abu hitam yang masuk ke dalam rumah. Beban bersih-bersih jadi berlipat ganda. Ditambah urusan anak-anak juga jadi makin repot," jelasnya.

Di Ogan Ilir sendiri, beberapa sekolah terpaksa masuk agak siang karena kualitas udara, khususnya di Indralaya, sering mencetak angka IQAir 250+ yang masuk kategori sangat tidak sehat terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Selain kekeringan, karhutla juga mendatangkan ancaman kesehatan serius seperti ISPA dan panas dalam. Otomatis, situasi ini juga sangat memukul sektor ekonomi rumah tangga.

"Saat sungai menyusut, sawah dan hasil kebun mengering. Mau tidak mau, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air bersih, baik untuk menyiram kebun maupun untuk keperluan MCK sehari-hari," kata aktivis perempuan ini.

Sangat wajar jika perempuan mengalami stres yang cukup berat akibat krisis air dan karhutla ini. Ancaman kekerasan juga nyata mengintai karena perempuan terpaksa berjalan lebih jauh demi mendapatkan air bersih.

"Beban kerja yang bertambah ini jelas sangat mengganggu kondisi psikologis dan kesehatan mereka secara keseluruhan," terang Mutia.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel menilai karhutla yang kembali terjadi pada 2026 tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa musiman, bencana alam semata, ataupun persoalan yang selesai hanya dengan memadamkan api.

Karhutla yang terus berulang, terutama pada wilayah yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan perusahaan, menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lahan, pelaksanaan kewajiban pencegahan, pengawasan pemerintah, serta penegakan hukum terhadap korporasi.

Deputi Eksekutif Daerah Walhi Sumsel, Febrian Putra Sopah, mengatakan bahwa ketika hotspot terus terkonsentrasi di wilayah konsesi, evaluasi tidak boleh berhenti pada siapa yang memadamkan api setelah kebakaran terjadi.

"Pemerintah harus memeriksa apakah perusahaan telah menjalankan seluruh kewajiban pencegahan, pengelolaan risiko, pemantauan, kesiapsiagaan, pengendalian sumber api, serta perlindungan terhadap wilayah yang berada dalam tanggung jawabnya," tegasnya.

Hingga 23 Agustus 2026, karhutla di Sumsel tercatat mencapai 1.926 hektare dengan 1.520 kejadian. Menurutnya, ini bukan sekadar angka, tetapi ancaman nyata bagi ruang hidup, kesehatan, dan lingkungan masyarakat.

Di tingkat rumah tangga, perempuan harus merawat anak-anak dan anggota keluarga yang jatuh sakit akibat paparan asap beracun. Ketakutan akan pekatnya asap membuat warga, khususnya perempuan, terkurung di rumah, menghambat aktivitas ekonomi harian, serta memutus sumber penghidupan subsisten mereka.

"Karhutla bukan sekadar persoalan asap, melainkan krisis kemanusiaan serius yang menghantam kelompok paling rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia," ungkapnya.

Kegagalan mencegah karhutla pada akhirnya dibayar oleh masyarakat. WALHI Sumsel mencatat sekurang-kurangnya 259.297 jiwa rakyat Sumsel menjadi korban penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran telah berkembang menjadi persoalan kesehatan publik dan krisis ekologis yang nyata.

"Dalam situasi ketika masyarakat harus menghadapi udara tercemar, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Praktik pembakaran lahan untuk kepentingan produksi tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan efisiensi," tegasnya.

Kekhawatiran tersebut semakin kuat setelah muncul pengakuan mengenai praktik pembakaran lahan tebu dengan alasan meningkatkan rendemen dan kadar manis tebu dalam Rapat Koordinasi Karhutla bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Jika praktik pembakaran tersebut benar dilakukan sebagai bagian dari metode produksi, maka persoalannya bukan lagi semata-mata kelalaian individu di lapangan, melainkan harus ditelusuri sebagai bagian dari sistem produksi dan kebijakan operasional korporasi.

"Sangat ironis ketika 259.297 rakyat Sumsel harus menghadapi gangguan kesehatan akibat asap, sementara praktik pembakaran lahan masih dapat digunakan sebagai metode untuk mengejar efisiensi dan keuntungan produksi. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan untuk meningkatkan rendemen ataupun menekan biaya operasional korporasi," ucap Febrian.