Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terpaksa harus menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena penyerapan di beberapa sektor dipastikan merosot.
Sekretaris Daerah Pemkot Palembang, Ratu Dewa menyatakan, target yang sebesar Rp1,8 triliun kini diturunkan hingga lebih dari 50 persen, atau hanya mencapai Rp617 miliar.
"Angka tersebut tidak terlepas dari kondisi corona sekarang, bagaimanapun kami juga tak bisa memungkiri," ujarnya, Senin (27/4).
Dewa mengungkapkan, dampak dari COVID-19 pun banyak memengaruhi sektor usaha masyarakat. Pemkot Palembang berencana memberi keringanan pajak bagi sektor terkait sebagai stimulan.
"Seperti penundaan pembayaran pajak restoran, reklame, hiburan, dan hotel serta tidak dikenakan sanksi administrasi hingga 30 Juni 2020. Keringanan ini membuat PAD tidak terserap besar," ungkap dia.
Belum lagi, jelas Dewa, keringanan yang diberikan kepada para pelaku usaha restoran dengan omzet dibawah Rp10 juta rupiah per bulan, dibebaskan dari beban pajak.
"Dengan stimulan ini, pelaku usaha juga jangan melakukan pembebanan atau pemungutan pajak restoran dalam setiap transaksi pembayaran konsumen atas layanan yang disediakan sampai 30 Juni 2020," jelasnya.
Dewa menerangkan, saat ini pihaknya juga masih mengupayakan agar penyerapan penerimaan pajak daerah dari perusahan-perusahaan besar meliputi BUMD, dapat mendorong PAD Palembang tembus target di angka Rp617 miliar.
"Misal Pusri, Pertamina, dan perusahaan lain, itulah perkiraan sumber PAD kita. Karena kalau mengejar target awal susah apalagi APBD 200 Miliar sudah menangani corona," terang dia.
"Kita tidak bisa muluk-muluk untuk soal target PAD, sehingga penurunan target harus dilakukan mengingat banyak sektor yang terdampak," sambungnya.