Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan perbaikan fasilitas umum (fasum), termasuk kerusakan sejumlah halte bus dan transportasi publik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun dari rancangan APBD 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp4,2 triliun, Pemkot belum mampu memperbaiki kerusakan halte tersebut. Total halte bus yang butuh perbaikan sebanyak 20 unit, dan 10 di antaranya menggunakan APBD.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Aprizal Hasyim, mengakui Pemkot membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk memperbaiki kerusakan halte. Dishub saat ini sedang mencari dorongan CSR agar perbaikan halte segera dilakukan.
"Karena kondisinya yang perlu perbaikan dan renovasi, kami anggarkan dari APBD dan dari CSR," kata dia, Jumat (1/3/2024).
Pemkot masih mencari bantuan dari pihak ketiga karena dana APBD untuk perbaikan halte terbatas. Padah halte bus merupakan penunjang pengguna transportasi umum yang sekarang kondisinya menjadi sorotan publik.
"Halte ini butuh banyak bantuan CSR, dan sekarang kita lagi minta lagi untuk itu (dana CSR). Mengingat halte ini keberadaannya di tengah kota," ujarnya.
Sebelumnya Dishub telah membongkar 21 halte, antara lain di Jalan Perintis Kemerdekaan, RE Martadinata, AKBP Cek Agus, dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Pembongkaran itu sudah mendapatkan izin dari Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Palembang, Ratu Dewa.
"Instruksi Pak Dewa, perbaikan halte perlu dilakukan karena menyangkut tampilan wajah kota dan perlu mendapat perhatian," jelas dia.
Ratu Dewa menambahkan, kebutuhan anggaran yang kurang dan terbatas bisa diatasi dari CSR, karena beberapa lokasi halte berada di depan instansi.
"Seperti universitas, pusat perbelanjaan, dan BUMN. Saya juga minta kegiatan tahun sebelumnya dilanjutkan lagi, untuk halte ini dilakukan perbaikan atau pembongkaran," jelas dia.