Siswa Keracunan, Pemprov Sumsel Tunggu Investigasi dan Evaluasi MBG
- Penekanan terhadap higienitas menu MBG perlu diperhatikan agar aman disantap para pelajar
- Pemprov Sumsel memerintahkan dinas dan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam melakukan investigasi
- Gubernur Sumsel Herman Deru menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait evaluasi pelaksanaan MBG di Sumsel
Palembang, IDN Times - Pemprov Sumatra Selatan (Sumsel) tengah menunggu proses penyelidikan dan investigasi yang dilakukan usai ada kasus keracunan siswa di SMPN 178 Palembang dan beberapa daerah lainnya. Kejadian ini menjadi perhatian khusus, sebelum dan sesudah ada arahan dari Kemendagri untuk memperketat pengawasan kebersihan dan higienitas makanan pada Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).
"Kalau ada dapur yang bermasalah, sementara sebaiknya dihentikan dulu operasionalnya sampai semuanya jelas. Ada indikasi subtes (hasil uji laboratorium) yang menunjukkan kadar tertentu cukup tinggi," ungkap Sekda Sumsel, Edward Chandra, Selasa (30/9/2025).
1. Proses memasak hingga menu harus penuhi standar higien
Menurutnya, penekanan terhadap aspek higenietas perlu dilakukan mengingat penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki standar agar aman disantap para pelajar. Pihaknya tak ingin kejadian keracunan terus berulang dan menimpa murid di sekolah.
"Proses memasak, kebersihan dan pemilihan menu harus benar-benar diperhatikan agar makanan yang disajikan tetap segar dan aman dikonsumsi," jelas dia.
2. Jembatani koordinasi antarinstansi
Pemprov Sumsel telah memerintahkan baik dinas dan instansi terkait untuk saling berkoordinasi dalam melakukan investigasi. Hal ini dilakukan agar semua proses penyelidikan dapat berjalan terbuka untuk mengetahui penyebab pasti keracunan.
"Kami sudah menjembatani koordinasi antara dinas kota dan provinsi untuk menindaklanjuti kasus ini," jelas dia.
3. Pemprov hanya jadi pengawas saat diminta
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru akan segera melakukan evaluasi terkait pelaksaan MBG di Sumsel. Menurutnya, evaluasi tersebut tengah menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Kita di daerah menunggu petunjuk teknis dari pusat apa sih yang menjadi peran daerah dalam distribusi MBG," ungkap Herman Deru, Senin (29/8/2025).
Menurut Deru, selama ini peran daerah hanya sebatas pengawas dalam distribusi MBG. Hal ini dinilai perlu ditingkatkan agar persoalan yang terjadi dapat diatasi lebih cepat.
"Karena selama ini kan pemda hanya dalam faktor pengawas jika diminta," jelas dia.
