Serikat Buruh Klaim Tak Heran OTT di Disnakertrans Sumsel
- Serikat pekerja dan buruh di Sumsel tidak heran dengan penetapan tersangka Kepala Disnakertrans Sumsel terkait gratifikasi izin K3.
- Kadisnaker Sumsel dinilai merugikan buruh dengan dukungan kepada pengusaha dan kebijakan yang merugikan.
- Pemda diharapkan segera mengambil sikap terkait kondisi di Disnaker Sumsel agar tidak merugikan buruh.
Palembang, IDN Times - Sejumlah Serikat Pekerja dan organisasi buruh di Sumsel mengaku tak heran penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Deliar Rizqon Marzoeki usai menerima gratifikasi izin Pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pasalnya, buruh menganggap Deliar sebagai Kadisnaker kerap bersitegang dengan mereka saat memperjuangankan permasalahan buruh.
"Kalau kami buruh menyikapinya sudah tidak heran dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, yang ada kami sujud syukur," ungkap Humas Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel, Cerah Buana kepada IDN Times, Sabtu (11/1/2025).
1. Disnaker Sumsel dianggap lebih pro pengusaha
Cerah mengungkapkan, serikat pekerja dan buruh kerap berhadap-hadapan dalam diskusi alot dengan Disnaker Sumsel. Bahkan antara serikat pekerja dan Kadisnaker Sumsel tersebut sempat terlibat adu argumen cukup keras terkait perjuangan nasib buruh di Sumsel lantaran disnaker dinilai kerap mengambil langkah yang merugikan buruh.
"Memang selama kepemimpinan Deliar sebagai Kadisnaker Sumsel hubungan dengan serikat pekerja dan serikat buruh tidak bagus. Puncaknya pada penetapan UMP dan UMSP 2025," jelas dia.
Menurutnya, disnaker condong mendukung pengusaha ketimbang bersama memperjuangkan nasib buruh. Dengan OTT tersebut pihaknya pun sangat menyayangkan kejadian ini karena berdampak para kepentingan buruh.
"Menurut kami dia sebagai kadisnaker lebih pro ke perusahaan dan kebijakan-kebijakan serta sikap Deliar sangat merugikan pihak buruh," jelas dia.
2. Minta pemda kaji ulang soal K3
Cerah berharap, pemda dapat segera mengambil sikap dengan kondisi yang terjadi di Disnaker Sumsel. Pasalnya, kebijakan yang salah, akan merugikan buruh di Sumsel.
"Kalau memang terkait (Korupsi) izin K3 pasti yang dirugikan adalah buruh, karena perusaaan diberikan izin padahal perusahaan itu belum lyak untuk mendapatkan izin K3," jelas dia.
3. FSB Nikeuba minta aliran dana korupsi diperiksa
Hal senada disampaikan Ketua DPC FSB Nikeuba Palembang Hermawan mengutuk keras praktik KKN di Disnakertrans Sumsel. Menurutnya, perbuatan korupsi di disnaker akan mempengaruhi kondisi para pekerja.
"Kita menyesalkan adanya praktik-praktik KKN dan suap di lingkungan Disnakertrans Sumsel. Apalagi jika itu menyangkut urusan K3 bisa berdampak pada buruh," jelas dia.
Dirinya pun mendukung Kejari Palembang untuk menindaklanjuti pemeriksaan dan pengembangan kasus korupsi perizinan K3 tersebut dan menilai ada pihak lain yang juga terlibat.
"Kita berharap aliran uang ini diperiksa apakah mungkin mengalir ke pejabat lain di atasnya," jelas dia.
