Selain Ogan Ilir, Dinkes Sumsel Sebut Empat Lawang juga Tunggak BPJS

Trisnawarman menjelaskan, permasalahan di Empat Lawang terjadi karena pemkab menunggak iuran selama tiga tahun. Permasalahan JKN-KIS yang ditanggung APBD mulai bermasalah sejak 1 November 2024 lalu ada sekitar 40 ribu peserta JKN-KIS yang kehilangan layanan kesehatan.

"Kita sudah surati mereka untuk menganggarkan, tapi pemkab menyebut tidak ada anggaran. Kita bisa bicara apalagi jika seperti itu. Mungkin tunggakannya sampai saat ini sudah mencapai Rp38 miliar selama 3 tahun," jelas dia.

Trisnawarman mengatakan, BPJS Kesehatan telah melakukan upaya membantu pemkab Empat Lawang mengatasi keterbatasan anggaran APBD tersebut dengan memberikan utang selama tiga tahun. Jika diteruskan maka tunggakan utang yang ada akan semakin membesar sehingga dilakukan penghentian.

"BPJS sudah bantu utangi 3 tahun tapi tidak bayar-bayar. Nah bisa lebih banyak utangnya kalau diteruskan. Sebelum-sebelumnya kita juga bantu dengan APBD provinsi tapi tidak banyak karena kita juga bantu kabupaten/kota lain," jelas dia.

Trisnawarman mengatakan, hingga saat ini layanan yang dihentikan hanya untuk peserta iurannya dibayarkan lewat dana APBD. Sementara peserta yang dibayarkan oleh APBN tetap bisa mendapat akses kesehatan.

Menurutnya, peserta yang ditanggung APBN lebih besar ketimbang mereka yang ditanggung oleh APBD. "Untuk peserta BPJS lain yang iurannya tidak ditanggung Pemda kepesertaannya masih aktif," jelas dia.