Rincian Efisiensi Anggaran Pemkot Palembang Belum Terkonsep, Kenapa?

14 Feb 2025, 16:09 WIB

Kawasan BKB Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum menyelesaikan rincian detail kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Padahal sesuai aturan pemerintah pusat, kebijakan itu harus segera terealisasi. Efisiensi tersebut diyakini mampu mendorong pengelolaan baik dan mengatur belanja baik melalui APBN maupun APBD.

1. Kajian efisiensi anggaran dilakukan agar pemangkasan biaya tepat

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang, Nasir mengatakan, hingga sekarang rincian nominal kebijakan efisiensi anggaran belum tuntas karena masih butuh kajian lebih lanjut agar pemangkasan biaya tepat.

"Kalu sudah pembahasan final dan keputusan resmi untuk efisiensi di lingkungan Pemkot Palembang, pasti kami sampaikan," katanya, Jumat (14/2/2025).

2. Penyusunan konsep efisiensi anggaran belum final karena butuh sosialisasi lanjutan

Pj Wako Palembang Cheka Virgowansyah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan menghemat APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun untuk menyukseskan sejumlah program, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MGB). Kemudian, pemerintah daerah diminta mempercepat pengaturan efisiensi anggaran secara detail.

Menurut Pj Wako Palembang Cheka Virgowansyah, penyusunan konsep efisiensi anggaran belum final karena butuh sosialisasi lanjutan.

"Masih disusun draft efisiensinya dan juga nanti akan disosialisasikan lebih dulu sehingga setelah semua OPD tahu baru akan diterapkan," jelas dia.

Cheka menyampaikan, hingga kini dirinya juga belum menerima laporan apa saja yang akan dilakukan efisiensi. Nanti kata dia, setelah disusun akan langsung dilaporkan dan diterapkan.

"Secepatnya akan diterapkan jika sudah selesai disosialisasikan," jelas dia.

3. Daftar efisiensi anggaran yang ditetapkan Inpres 2025

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisienasi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ada tujuh poin yang harus dihemat oleh pemerintah daerah atau Gubernur dan Walikota atau bupati.

Penghematan itu lebih menekankan pada kegiatan seremonial yang dibatasi, perjalanan dinas, kegiatan dengan hasil tidak terukur, dan menyesuaikan kegiatan dengan belanja APBD.

Berikut hal-hal yang harus dihemat oleh Gubernur dan Walikota atau Bupati sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025:

Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion (FGD).
Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar lima puluh persen.
Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025