Musi Banyuasin, IDN Times - Ratusan massa yang terdiri dari masyarakat dan calon legislatif (Caleg) menggelar unjuk rasa di Gedung Sekretariat Bawaslu Muba, Senin (22/1/2024).
Kedatangan perwakilan masyarakat tersebut untuk meminta Bawaslu Muba menindak tegas oknum PPK dan PPS Sekayu, karena mengarahkan untuk memilih caleg tertentu.
Koordinator Aksi dan Perwakilan Masyarakat, Satoto Waliun, mengatakan pihaknya berharap Bawaslu Muba menindak oknum PPK dan PPS Sekayu tersebut agar dapat membawa pemilu di Kabupaten Muba terbebas dari politik uang.
"Kami mendukung Bawaslu Muba mengusut tuntas kasus oknum PPK dan PPS Sekayu. Kami minta Bawaslu Muba secepatnya menetapkan oknum PPK Sekayu dan PPS dalam sangkaan pidana pemilu, dan seterusnya dilaporkan ke Gakumdu," kata Satoto.
Pada kesempatan tersebut, massa juga meminta Bawaslu Muba Bersama Gakumdu melakukan pemeriksaan digital terhadap handphone serta laptop milik oknum PPK dan PPS.
"Kami harapkan bisa menguak dan membongkar dugaan keterlibatan oknum-oknum lainnya, seperti oknum caleg yang terlibat dalam percakapan chat WhatsApp. Selain itu oknum caleg yang namanya disebutkan dalam chat WhatsApp turut dipanggil," tegasnya.
Ketua Bawaslu Muba, Beri Pirmansa, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah perwakilan masyarakat yang berunjuk rasa di Sekretariat Bawaslu Muba.
"Kita akan kawal kasus ini sesuai apa yang disampaikan oleh masyarakat. Saat ini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan oleh Bawaslu Muba," ungkapnya.
Bawaslu Muba akan melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oknum PPS dan PPK, barulah diambil sikap untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Sebab jenis pelanggaran pemilu terdiri tiga jenis, yakni pelanggaran etik, pidana, dan pelanggaran administrasi.
"Kami akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, kami akan melakukan pleno untuk menentukan pelanggaran apa yang dilakukan pihak terkait," terangnya.
Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka Bawaslu Muba akan memberikan surat rekomendasi hasil kajian ke KPU. "Namun jika pidana maka kami akan mengarahkan ke Sentra Gakkumdu," tutupnya.