Polda Sumbar Patroli Siber Jelang Pencoblosan 14 Februari 2024
- Kepolisian Daerah Sumatera Barat meningkatkan patroli siber untuk mencegah kejahatan siber yang mengganggu jalannya Pemilu 2024.
- Patroli siber melibatkan seluruh personel satgas humas, melakukan pemantauan terhadap isu-isu terkait Pemilu 2024 di media sosial dan mainstream.
- Polri akan menindak tegas pelaku kejahatan siber yang mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan di media sosial.
Padang, IDN Times - Kepolisian Daerah Sumatra Barat atau Polda Sumbar melalui Satuan Tugas (Satgas) Humas Operasi Mantap Brata Singgalang melakukan peningkatan patroli siber. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan menindak segala bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu 2024.
Kepala Satgas Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan bahwa patroli siber yang melibatkan seluruh personel melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang terkait Pemilu 2024 di media sosial dan media mainstream.
"Patroli siber dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi hoaks, provokasi, hate speech, dan propaganda yang bisa memecah belah bangsa," kata Dwi, Rabu (17/1/2024).
1. Kumpulkan data dan informasi
Dwi bilang, tim patroli siber juga akan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kejahatan siber yang dapat berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Data dan informasi itu, akan digunakan oleh Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan siber. Polri akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan siber yang mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024,"ujarnya.
2. Wujudkan pemilu yang damai
Dwi menegaskan, patroli siber merupakan bagian dari upaya Polri mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan berintegritas. Polri mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di media sosial. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana yang positif untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
3. Terindikasi kebocoran data DPT
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku sedang melakukan analisis dan forensik digital terkait dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu.
Pemilik datanya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi panitia perhelatan pemilu 2024. Total ada sekitar 204 juta data yang diduga berhasil dicuri dan siap dijual di dunia maya.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi," ujar juru bicara BSSN, Ariandi Putra, melalui keterangan tertulis pada Jumat (1/12/2023).
Ia menambahkan, BSSN selalu berkoordinasi dengan KPU dan siap mengasistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU. Namun menurut Ariandi, hasil investigasi mengenai dugaan kebocoran data itu bakal disampaikan oleh KPU.
![[FOTO] Ribuan Umat Islam di Palembang Salat Iduladha hingga ke Ampera](https://image.idntimes.com/post/20260527/upload_4708432f4cacb509af3079e80bab8b41_bb5739ee-5d4f-472c-94ea-43df85613e24_watermarked_idntimes-2.jpg)
