Palembang, IDN Times - Polemik di perumahan mewah Citra Grand City (CGC) Palembang berbuntut panjang. Akibat persoalan luran Pemeliharaan Lingkungan (IPL), sejumlah warga yang sempat protes dengan mengganggu ketertiban perumahan telah dilaporkan ke polisi.
"Ada tiga orang warga yang tinggal di cluster kami laporkan," kata Kuasa Hukum CGC Palembang Affan Arifin, Rabu (19/2/2025).
Warga yang dilaporkan itu lanjut dia, inisial NH statusnya PNS, kedua TY statusnya anggota DPRD Sumatra Selatan (Sumsel) dan yang ketiga adalah AK, statusnya pensiunan pejabat daerah di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
"Laporan sudah diserahkan ke Polda Sumsel Selasa (18/2/2025) kemarin," jelasnya.
Ketiga orang tersebut dilaporkan terkait tuntutan perdata berdasarkan pasal 192 tentang membuat onar UU lalu lintas yang merintangi jalan akses keluar masuk perumahan. Sebelumnya, diketahui orang-orang tersebut menghadang pintu masuk cluster sebagai bentuk protes.
"Laporan dibuat juga oleh tiga orang satpam kasus perusakan di dalam komplek CGC," kata Affan.
Ia menyampaikan, alasan pengelola CGC melaporkan mereka ke Polda Sumsel dengan motif ketiga warga itu mengganggu akses keluar masuk dan merusak fasilitas akibat mereka tidak mau membayar uang IPL, mulai dari Rp550 ribu per bulan.
"Ketiga terlapor ini sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebab salah satu fasilitas IPL tadi tidak direalisasikan satpam, salah satunya tidak membuka pintu portal. Kala tidak membayar portal harus membuka sendiri, jadi bukan satpam yang membukanya," jelas dia.
Fasilitas yang dirusak adalah memutus portal tali pintu masuk dengan pisau dapur yang dilakukan NH. Kemudian berinisial TY merusak pos satpam, kursi, kipas angin, dan portal. Terakhir AK, dia membuat gangguan ketertiban dengan memblok jalan CGC menggunakan banyak mobil selama hampir 12 jam.
Sementara kata TY sebagai terlapor, yang merupakan warga di CGC Palembang sekaligus Anggota DPRD Sumsel fraksi PAN berujar, dirinya tidak masalah meski sudah dilaporkan ke polisi mengenai persoalan keributan yang terjadi di kompleks perumahan pada Jumat (14/2/2025).
Dia menyebut, apa yang dilakukan dirinya dan sejumlah warga yang protes adalah bentuk pembelaan terhadap warga yang kontra dan tidak menyetujui terhadap tagihan IPL. Apalagi kata dia, pengelola CGC Palembang menginformasikan kenaikan IPL tanpa adanya mufakat, musyawarah, serta pertemuan bersama dan juga membebankan pembayaran pajak tagihan terhadap warga setempat.
"Kami bukan tidak mau bayar, tapi ini bentuk protes warga terhadap pengembang yang tidak transparan terhadap dana IPL dan pelayanan yang tidak sesuai," jelasnya.