Sosok Sumarni Plt Bupati Muara Enim, Pernah Dampingi Suami Tersandung Korupsi
- Sumarni resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Muara Enim menggantikan Edison yang ditahan KPK, setelah sebelumnya pernah mendampingi suaminya menghadapi kasus korupsi serupa pada 2019.
- Sebelum terjun ke politik, Sumarni berkarier lebih dari dua dekade sebagai ASN Pemprov Sumsel dan memutuskan pensiun dini pada 2021 sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan.
- Setelah menang Pilkada 2024 bersama Edison, Sumarni kini memimpin Muara Enim sebagai Plt Bupati dan diminta gubernur menjaga stabilitas pemerintahan serta kelanjutan pembangunan daerah.
Palembang, IDN Times - Wakil Bupati Muara Enim Sumarni resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Muara Enim, usai Bupati Edison ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum terjun sebagai politikus, Sumarni merupakan Ketua TP PKK Muara Enim saat sang suami, Ahmad Yani, menjadi bupati di kabupaten yang sama pada 2018–2019.
Setahun berkecimpung sebagai Ketua TP PKK, kiprah Sumarni terhenti saat Ahmad Yani ditangkap oleh KPK dalam kasus suap 16 proyek pembangunan jalan. Kala itu, Ahmad Yani terbukti bersalah sehingga harus mengakhiri jabatannya lebih cepat karena menjadi terpidana dalam kasus korupsi.
1. Hadapi situasi serupa saat sang suami ditangkap KPK
Kini, dalam periode yang berbeda, Sumarni kembali menghadapi situasi serupa. Bedanya, ia tidak lagi berada di belakang layar sebagai pendamping kepala daerah, melainkan menjadi sosok yang dipercaya memimpin pemerintahan setelah Bupati Muara Enim Edison tersangkut kasus hukum dan harus menjalani proses di KPK.
Usai menghadiri pelantikan Direktur Bank Sumsel Babel, Sumarni tak langsung pulang ke Muara Enim. Sebagai Wakil Bupati, dirinya menunggu penunjukan Plt untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah jeratan hukum yang menimpa Edison.
"Kemarin saya hadir pada pengangkatan Direktur Bank Sumsel Babel, jadi belum ke Muara Enim. Makanya setelah diserahkan surat resmi dari gubernur, saya akan kembali ke Muara Enim," ungkap Sumarni, Rabu (10/6/2026).
2. Sempat berkiprah sebagai ASN Pemprov Sumsel sebelum pensiun dini
Karier Sumarni sendiri tidak lahir dari dunia politik. Ia mengawali perjalanan sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel. Puluhan tahun berkarier sebagai birokrat membuatnya dikenal cukup memahami tata kelola pemerintahan sebelum akhirnya memutuskan pensiun dini dan terjun ke politik praktis.
Perempuan kelahiran Muara Enim itu mengawali karier sebagai tenaga honorer di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah bertugas di Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel.
Setelah mengabdi sekitar 25 tahun sebagai aparatur sipil negara, Sumarni memilih pensiun dini pada 2021 dan mulai aktif di dunia politik. Ia sempat bergabung dengan Partai Demokrat sebelum kemudian berlabuh ke PDI Perjuangan menjelang Pilkada Muara Enim 2024.
3. Menang pilkada dan naik jadi Plt Bupati Muara Enim
Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Sumarni memilih membangun jalannya sendiri di dunia politik. Pada Pilkada 2024, ia maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Edison. Pasangan tersebut berhasil memenangkan pilkada dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2025-2030.
Belum genap dua tahun masa kepemimpinan berjalan, Sumarni kembali dihadapkan pada ujian besar. Edison harus berhalangan menjalankan tugas setelah terjerat kasus hukum, sehingga dirinya ditunjuk sebagai Plt. Bupati Muara Enim.
"Kita ikuti dulu perkembangannya dan memastikan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan berhenti. Insyallah tetap lanjut sesuai visi dan misi yang sudah kita susun," jelasnya.
4. Pesan gubernur kepada Sumarni
Situasi tersebut menempatkan Sumarni pada posisi yang unik. Jika pada 2019 ia menyaksikan langsung dampak kasus korupsi terhadap pemerintahan daerah sebagai istri kepala daerah, kini ia harus menjadi aktor utama yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah krisis kepemimpinan.
Tantangan yang dihadapi pun tidak ringan. Selain menjaga stabilitas birokrasi, Sumarni dituntut mengawal sejumlah program prioritas dan proyek strategis yang tengah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur di Muara Enim. Ia juga harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan.
Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Sumarni tetap memprioritaskan pembangunan daerah selama menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati Muara Enim. Ia juga berpesan agar Sumarni mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dan menjembatani berbagai kepentingan tanpa terkotak-kotak oleh kelompok pendukung bupati sebelumnya maupun pendukungnya sendiri.
"Saya mendelegasikan kepada Bu Marni untuk segera kembali ke daerah dan memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana," pesan Deru kepada Sumarni.
