Pemprov Sumsel Sulap Sawah Rawa Jadi Kantor Terpadu Baru

17 Okt 2020, 09:44 WIB

Lokasi kantor Pemprov baru rencananya akan dibangun di kawasan rawa Soekarno Hatta (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah membangun kantor pemerintahan terpadu baru di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Rencananya, areal perkantoran ini berdiri di atas lahan seluas 40 hektare (ha).

"Sedang dikerjakan penimbunan untuk 40 ha kawasan rawa yang ada di Keramasan. Nantinya akan dibangun kantor pemprov terpadu mulai dari Kantor Gubernur Sumsel hingga kantor seluruh dinas," ujar Kepala Dinas PU Perkim, Basyarudin, Sabtu (17/10/2020).

1. Gubernur sudah pindah kantor akhir 2021

Proses penimbunan tanah untuk kantor Pemprov Baru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Basyarudin menuturkan, Kantor Gubernur Sumsel akan dipindah dari kawasan lama yang berada di kawasan pusat perekonomian Palembang. Sejauh ini, proses pembangunan baru masuk tahap penimbunan tanah. Setelah itu, pengerjaan fisik baru bisa dilakukan.

"Pembangunan fisik kantor gubernur akan di mulai jika penimbunan telah dilakukan. Nantinya akhir 2021 kantor Gubernur Sumsel baru sudah selesai pengerjaan," jelas dia.

2. Pekerja dan alat berat mulai menimbun lahan rawa

Penimbunan lokasi kantor pemprov baru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Puluhan pekerja dan alat berat telah bertugas melakukan penimbunan dan perataan tanah. Wilayah rawa tersebut akan disulap menjadi bangunan-bangunan baru pemprov Sumsel. Menurut Basyarudin proyek ini secara keseluruhan akan selesai pada 2023 mendatang.

"Kita mempercepat kantor gubernur dahulu yang pertama, lalu selanjutnya kantor-kantor lain. Selesai semua 2023," jelas dia.

3. Petani minta pemerintah tunggu sampai masa panen selesai

Para petani mempercepat proses panen padinya (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara itu, salah satu petani Nuriyah (65) yang menggarap lahan milik pemprov Sumsel tersebut mengaku akan berhenti menjadi petani usai alat berat masuk ke sana. Selama tiga tahun terakhir dirinya bekerja menggarap lahan rawa yang tidak terpakai tersebut untuk menanam padi.

"Sudah diberi tahu kalau tanahnya mau dipakai buat perkantoran baru. Jadi saya minta izin untuk ditunggu sampai musim panen selesai. Saat ini lagi masuk musim panen, sayang karena modal tanam mahal," jelas Nuriyah.

4. Petani juga minta tambahan ganti rugi bibit

Proses penimbunan kantor gubernur sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dia dan puluhan petani lain mengaku untuk tiga petak sawah yang ditanami bibit harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi sebesar Rp750 ribu sebagai modal. Sekali dalam setahun tahun mereka menggarap lahan rawa tersebut, dan saat ini harga padi sedang bagus, diharga Rp4.600 perkarung.

"Pemerintah sudah memberikan ganti rugi Rp1 juta per petak sawah petani. Kami harap ada tambahan minimal Rp3 juta," jelasnya.