Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memonitor isu seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap sejumlah tenaga kesehatan honor, dan honorer di lingkungan pemkot yang menyebut adanya kecurangan saat proses seleksi PPPK berlangsung.
"Nanti kita cek sama-sama evaluasi agar transparansi," ujar Pj Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah, Jumat (3/1/2025).
Ia mengklaim tes seleksi PPPK di lingkungan Pemkot Palembang sudah sesuai dengan proses administrasi. Terkait kejadian demonstrasi Kamis (2/1/2024) kemarin, lanjut Cheka, dirinya juga akan menindak dan mengecek lebih lanjut keluhan honorer Pemkot yang tidak lulus tes PPPK.
"Hasil pengumuman seleksi itu juga berdasarkan tim yang ada di pusat," kata dia.
Kemudian menyoal, bagaimana nasib honorer yang tidak lulus itu, Cheka mengatakan bisa saja mereka masuk dalam kategori pegawai paruh waktu atau outsourcing. Sebab sesuai aturan dalam undang-undang, yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah PNS dan PPPK.
"Sehingga honorer tidak termasuk. Kemungkinan bisa jadi pegawai paruh waktu, tapi berapa banyak jumlah yang lulus tes dan gagal itu harus lihat data dulu saya tidak hafal," jelasnya.
Sebelumnya, puluhan pegawai honorer di Pemerintah Kota Palembang mendatangi Kantor DRPD kota di Jalan Gub H Bastari Palembang. Mereka mengadukan nasib karena tak lulus dalam seleksi PPPK.
Saat kejadian itu berlangsung Kamis (2/1/2025) kemarin di kantor DPRD Palembang, sejumlah pegawai honorer dengan masa kerja belasan tahun meminta bantuan kepada anggota DPRD untuk menindaklanjut masalah yang terjadi.
Diketahui, puluhan tenaga honorer yang datang ke Kantor DPRD bersal dari beberapa dinas, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perkimtan Palembang, serta honorer tenaga kesehatan yang mengabdi belasan tahun di Puskesmas.
Menurut Sri Agustina Pegawai Honorer Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palembang, tujuannya datang ke DPRD untuk mengadukan nasib dan meminta pertolongan kepada para anggota dewan.
Dia mengeluh sudah delapan tahun bekerja sebagai honorer di instansi. Namun karena tidak lulus seleksi PPPK, Sri menilai adanya kabar 'titipan' terhadap peserta lain yang dinyatakan lulus. Tak hanya Sri, ada juga rekan lain yang sudah 17 tahun mengabdi dan dia juga tak lulus seleksi PPPK.
"Bantu kami pak. Kepada bapak anggota dewan yang terhormat tolong bantu kami. Ini ada hak kami juga," kata Sri mengadu ke Kantor DPRD.
Menurutnya, formasi yang dibuka oleh Pemkot Palembang sebenarnya sudah pas, namun persaingan jauh lebih banyak karena ada Pegawai Harian Lepas yang diikutsertakan.