Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mengatur penyekatan perbatasan jelang momen Natal dan tahun baru (nataru). Padahal berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 62 tahun 2021, setiap daerah diminta menerapkan pembatasan.
"Soal penyekatan akan kita lihat dulu instruksinya seperti apa,” ujar Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, Selasa (30/11/2021).
Bila melihat aturan berlaku dalam Imendagri, seluruh wilayah diwajibkan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, khususnya selama libur Nataru pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
"Kami akan berkoordinasi soal penyekatan. Karena dalam aturan, masyarakat sudah dilarang mudik saat Nataru," kata dia.
Kewajiban PPKM Level 3 di tiap wilayah, seiring ada aturan yang tertulis dalam Imendagri. Kepala daerah harus melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga setempat dan masyarakat perantau.
"Sosialisasi mulai dilakukan. Kalau ada pelanggaran, akan diberi sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang," timpalnya.
Harnojoyo menegaskan, larangan tidak bepergian atau pulang kampung tanpa alasan penting, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan karyawan swasta.
"Termasuk larangan cuti untuk pegawai ASN dan Non PNSD, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan COVID-19 gelombang ketiga," tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa menambahkan, fasilitas umum seperti Benteng Kuto Besak (BKB) akan ditutup. Namun mal serta tempat hiburan boleh beroperasi dengan pembatasan.
"Boleh ke mal tapi hanya 50 persen dari kapasitas, benar-harus diperketat soal aturan tidak boleh mudik ini," tandas dia.