Pandemik COVID-19 Biang Keladi Kemiskinan di Sumsel Meningkat
Palembang, IDN Times - Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel) menyatakan, angka kemiskinan ekstrem di Bumi Sriwijaya tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut mencapai 0,5 persen dari tahun 2021 3,14 persen menjadi 3,19 persen di tahun 2022.
Kepala BPS Sumsel Zulkipli menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan disebabkan kondisi pandemik. Penduduk hidup di bawah kemiskinan semakin mengalami tekanan saat pandemik.
"Pendapatan orang-orang yang berada di bawah itu ada tekanan, saat masa pandemik mereka belum bisa keluar dari area (kemiskinan) itu," ungkap Zulkipli, Kamis (12/1/2023).
1. Program yang bagus bantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan
Zulkipli menambahkan, kemiskinan dibedakan dalam dua bentuk, kemiskinan ekstrem dan kemiskinan biasa. Untuk kemiskinan ekstrem adalah mereka memiliki pendapatan 1,9 dollar Amerika atau setara Rp22.000 per hari.
Menurutnya, banyak cara agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan. Salah satunya dengan program pemerintah lewat subsidi yang tepat sasaran.
"Bisa saja dia bertahan (dari kemiskinan ekstrem) kalau tidak ada program masif, tetapi kalau ada program yang bagus, dia bisa keluar," jelas dia.
2. Program pemerintah perlu dikaji ulang
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Lydia Kurniawati menyoroti anomali kemiskinan di bumi Sriwijaya. Menurutnya banyak program dicanangkan untuk membantu warga miskin, namun justru membuat kemiskinan meningkat.
Lydia mencatat, program perlindungan sosial di tahun 2022 silam cukup tinggi. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp858,25 miliar. Lalu bantuan sembako Rp1,15 triliun, BLT desa Rp2,56 triliun, BLT minyak goreng Rp144,45 miliar, BLT BBM Rp1.330,70 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) mencapai Rp153,85 miliar.
"Sangat besar dana yang dialokasikan tapi kemiskinan ekstrem meningkat. Kalaupun angka kemiskinan turun, turunnya sangat tipis. Artinya ada yang perlu dikaji ulang," jelas dia.
3. Program harus bersifat membangun kemandirian ekonomi
Lydia menilai, bantuan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi. Kondisi justru dinilai membuat bantuan yang diberikan pemerintah sia-sia.
"Cukup peningkatan pendapatan tetapi tidak pemberdayaan masyarakat," tutup dia.
