Palembang Kekurangan Guru SD-SMP, Disdik Bersurat ke Kemendikbud
Palembang, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengungkapkan, sekolah negeri di jenjang SD dan SMP mengalami kekurangan guru sejak beberapa tahun terakhir karena memasuki pensiun dan berhenti.
"Dari SD dan SMP membutuhkan 4-5 ribu guru, sedangkan yang ada (guru) hanya 2 ribu di Palembang. Sejak setahun terakhir terus meningkat, tinggal menunggu bom waktu saja," ujarnya, Selasa (28/7/2020).
1. Minta pemerintah perhatikan guru di daerah
Setiap hari, kata Zulinto, dirinya pasti menandatangani surat-surat pengajuan pensiun dari kabupaten maupun kota di bawah tanggung jawab Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatra Selatan (PGRI Sumsel). Pihaknya mendesak kesejahteraan honor guru ke pemerintah pusat.
"Terutama yang di daerah, mereka (guru) mengabdi lama tapi kenapa tidak ada perhatian. Hal ini yang membuat potensi menjadi guru kurang diminati. Saat ini kami sedang mendata valid (kekurangan guru) nanti akan dikoordinasikan ke Pemkot dan kami tulis surat ke Kemendikbud," kata dia.
2. PGRI Sumsel memohon 60 persen guru honorer diangkat ASN
.jpg)
Zulinto menerangkan, pihaknya bakal mengirim permohonan pengangkatan guru honorer ke Kemendikbud, kesejahteraan pendapatan guru, serta percepatan kepengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) guru.
"Kami akan menyampaikan surat kepada Menteri, dengan usulan langkah baru memohon agar 60 persen guru honorer diangkat (ASN) dan 40 persennya lagi dari hasil tes," terang Zulinto yang juga Ketua PGRI Sumsel.
3. Proses kepengurusan NUPTK dinilai lamban
Sebab khusus di Palembang saja, kebutuhan guru yang paling banyak dicari untuk tingkat SD dan SMP merupakan guru pelajaran pendidikan olahraga, kesenian, serta guru lulusan pendidikan bimbingan konseling atau guru BK.
"Bukan hanya kekurangan SDM pengajar, kondisi sekarang bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah prosesnya lamban. Karena pemerintah menyulitkan seleksi dengan Diklat yang harus memiliki NUPTK," ungkapnya.
Sementara itu, proses kepengurusan NUPTK guru membutuhkan waktu panjang. Dimulai dari surat keputusan Pemkot dan penyeleksian diklat yang bukan di bawah tanggung jawab daerah masing-masing, melainkan langsung dari pemerintah pusat.
4. Bantuan dana BOS baru tersalurkan 25 persen
.jpg)
Zulinto berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan antar guru, terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer. Sebab menurutnya, kesejahteraan menjadi poin penting munculnya marjinal di dunia pendidikan.
Pihaknya pun mengupayakan bantuan terhadap guru honorer dengan memberi biaya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan maksimal 50 persen dari penyaluran.
"Sekarang baru 25-30 persen yang diberikan ke honorer, dari jumlah BOS keseluruhan belum mencapai 50 persen," tandas dia.
