Ombudsman Sumsel Banyak Terima Keluhan PDAM Tirta Musi

02 Jun 2021, 14:55 WIB

Kepala Kantor Ombudsman RI Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Sepanjang tahun 2021, Kantor Ombudsman Sumatra Selatan (Sumsel) menerima keluhan masyarakat terkait fasilitas pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Dari keseluruhan laporan yang diterima pihaknya, masalah saluran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang menjadi kasus paling dominan pada tahun ini.

"Laporan 2021 ini ada beberapa laporan soal PDAM. Jadi yang tinggal di perbatasan kota melaporkan tidak mendapatkan air karena sambungan belum sampai," ujar Kepala Kantor Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah, Rabu (2/6/2021).

1. Kasus pungutan parkir liar juga sering diterima Ombudsman Sumsel

Suasana kota Palembang di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Berdasarkan data sementara, Ombudsman Sumsel telah menerima 47 laporan dari berbagai kasus dan persoalan. Termasuk pengaduan pungutan liar (pungli) di tempat publik ruang terbuka seperti Benteng Kuto Besak (BKB).

"Soal parkir kita temukan ada petugas parkir liar berani minta sampai Rp10 ribu. Masih kita lihat seperti sekarang masuk dalam BKB," kata dia.

2. Pemerintah diminta memperbaiki fasilitas publik segera

PDAM Tirta Musi Palembang (IDN/istimewa)

Sedangkan laporan kesulitan distribusi air oleh PDAM Tirta Musi, kebanyakan aduan berasal dari warga Talang Jambe. Wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan sehingga sulit menyambungkan pipa saluran air, seperti halnya wilayah Lebak Murni di Kecamatan Sako serta Sematang Borang.

"Masyarakat melapor air komplain pengaturan penyaluran air. Mestinya pemerintah melakukan perbaikan secara menyeluruh," tambahnya.

3. Indikator penilaian survei dilakukan sesuai UU nomor 25 tahun 2009 soal Layanan Publik

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel M. Adrian Agustiansyah (IDN Times/Sumsel)

Melihat banyak keluhan yang diterima Kantor Ombudsman Sumsel, pihaknya meminta Pemkot Palembang menangani dan bertanggung jawab terhadap semua persoalan di lapangan. Sebab masalah pelayanan publik tidak maksimal akan menjadi indikator penilaian untuk kabupaten dan kota.

"Tahun 2021 kita lakukan survei sesuai prokes dengan indikator penilaian sesuai UU nomor 25 tahun 2009 soal layanan publik, dan kita tidak membuat indikator baru. Jadi amanat ini mesti dipenuhi pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.

4. Survei kepatuhan Palembang mulai pertengahan Juni

Kepala Kantor Ombudsman Sumsel, M. Adrian Agustiansyah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Adrian melanjutkan, pihaknya melakukan survei kepatuhan dengan beragam indikator sejak 2014. Palembang baru menerima nilai hijau atau baik pada 2017 lalu. Sedangkan tahun 2020 sempat tidak menerapkan survei akibat pandemik COVID-19.

"Termasuk keluhan lamanya pembuatan KTP di Disdukcapil. Survei ini dimulai pertengahan Juni sampai September, dan akan diumumkan pada November," tambah dia.

Sementara untuk penilaian survei kepatuhan secara menyeluruh se-Sumsel, evaluasi paling buruk tahun lalu diterima Pagaralam. Namun pada tahun ini, survei kepatuhan melibatkan daerah baru sebagai sampling, termasuk Palembang, Ogan Ilir, dan Muratara.