Logistik PSU Empat Lawang sudah Disebar ke 10 Kecamatan
- KPU Empat Lawang melepas distribusi logistik ke 10 kecamatan sesuai putusan MK PSU Pilkada 2024
- Logistik diinapkan di gudang PPK sebelum disalurkan ke PPS dan TPS pada 18 April 2025
- Distribusi mencakup 531 kotak suara, 2.124 bilik suara, dan melibatkan personel dari Polres Empat Lawang, Kodim 0405 Lahat, serta Bawaslu Kabupaten
Empat Lawang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang resmi melepas distribusi logistik ke seluruh kecamatan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menginstruksikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Empat Lawang.
Prosesi pelepasan distribusi digelar di halaman Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang, Kamis (17/4/2025) dan dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin dan unsur Forkompinda lainnya.
1. Logistik akan diinapkan selama satu malam di gudang PPK
Sebanyak 10 kecamatan menjadi target pengiriman logistik, yakni Tebing Tinggi, Saling, Talang Padang, Sikap Dalam, Ulu Musi, Pasemah Air Keruh, Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, dan Pendopo Barat.
Logistik tersebut terlebih dahulu akan diinapkan selama satu malam di gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebelum dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 18 April 2025.
2. Distribusi lancar hingga pelaksanaan PSU
Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman menjelaskan, distribusi logistik mencakup 531 kotak suara, 2.124 bilik suara, 33 kotak rekapitulasi suara, dan 531 paket logistik luar kotak.
"Pengamanan distribusi dipastikan berjalan optimal dengan dukungan personel dari Polres Empat Lawang, Kodim 0405 Lahat, serta Bawaslu Kabupaten. Kami bersyukur proses distribusi hingga saat ini berjalan lancar dan berharap kondisi ini tetap terjaga hingga hari pelaksanaan PSU,” ujar Eskan.
3. Pengawasan berlapis dilakukan terhadap seluruh distribusi logistik
Ketua Bawaslu Empat Lawang, Rodi Karnain menegaskan, distribusi logistik merupakan fase krusial untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai aturan dan jadwal. Pihaknya melakukan pengawasan melekat dan berlapis terhadap seluruh proses distribusi logistik, mulai dari tingkat kabupaten hingga TPS.
"Kami libatkan jajaran Panwascam dan Pengawas TPS untuk memastikan tidak ada pelanggaran ataupun gangguan pada tahapan PSU,” ujarnya.
