Pemkot Palembang mengalami kendala dana dalam menyediakan ruang rawat inap di puskesmas tipe B di tiap kecamatan.
Puskesmas Pembina Plaju telah meresmikan puskesmas rawat inap perdana dengan standar ruang rawat inap 5-10 tempat tidur.
Wali Kota Palembang menetapkan alokasi kesehatan hingga 20 persen pada APBD 2026 sebagai program prioritas.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kini mengupayakan ketersediaan ruang rawat inap di sejumlah pusat layanan kesehatan masyarakat atau puskesmas.
Namun dalam program itu, realisasi menghadirkan ruang rawat inap untuk puskesmas tipe B di tiap kecamatan mengalami beberapa hambatan. Terutama dalam kecukupan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, target pemkot hingga awal 2026 adalah menyediakan puskesmas tipe B. tetapi memang terkendala dana.
"Karena ini (kendala anggaran), pembangunan dilakukan bertahap. Namun pada tahun 2026, sedikitnya lima puskesmas baru akan kami lengkapi dengan fasilitas rawat inap," jelasnya, Rabu (26/11/2025).
Selain mengikuti instruksi Kementerian Kesehatan dalam penyediaan ruang rawat inap, puskesmas dengan target memiliki layanan baru itu bisa meningkatkan akses layanan kesehatan bagi 1,8 juta penduduk di Palembang.
"Program ruang rawat inap sekaligus mempercepat pencapaian visi Palembang Sehat, Cerdas, Peduli, Belagak, dan Gercep di bawah kepemimpinan kepala daerah RDPS (Ratu Dewa-Prima Salam)," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Pemkot Palembang telah meresmikan puskesmas rawat inap perdana di Puskesmas Pembina Plaju Jalan Ahmad Yani Kamis (22/5/2025) lalu.
Menurut Kepala Dinkes Palembang Fenty Aprina, puskesmas di Plaju sudah tersedia ruangan khusus persalinan dan fasilitas gawat darurat. Berdasarkan kesepakatan dinas kesehatan dan pemkot lanjutnya, standar ruang rawat inap harus memiliki 5–10 tempat tidur.
"Termasuk memiliki ruang tindakan, persalinan, dan rawat gabung bagi ibu dan anak," ujar Fenty.
Sementara kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, sejauh ini pemkot sudah menetapkan alokasi kesehatan hingga 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Angka itu kata Dewa, diusulkan karena sektor kesehatan dalah program prioritas.
"Kesehatan menjadi fokus utama, dengan alokasi anggaran mencapai 20 persen dari APBD nanti," ujarnya beberapa waktu lalu.
Dewa menyampaikan, penyesuaian persentase kebutuhan layanan kesehatan juga untuk menyiapkan penyaluran dana transportasi bagi 996 posyandu di Palembang yang akan diberikan terhadap para kader posyandu terkait.
"Sebagian besar program kesehatan, sudah berjalan. Ruang rawat inap di sejumlah puskesmas beroperasi dan dana operasional serta insentif posyandu kita anggarkan dalam APBD Perubahan dan APBD Induk 2026," jelas dia.