Palembang, IDN Times - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sosialisasi dimaksudkan agar RUU baru tersebut mendapat masukan publik.
"Sosialisasi luas ini juga menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP," ungkap Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Asnedi di Kampus IGM Palembang, Rabu (28/9/2022).
Menurut Asnedi, sosialisasi RUU KUHP yang masif dilakukan di 33 provinsi. RUU KUHP yang baru dinilai mengedepankan prinsip keadilan, sehingga terbuka untuk menerima masukan.
Asnedi menyebut jika KUHP Indonesia yang berlaku saat ini merupakan warisan Belanda sejak 104 tahun lalu dengan berbagai revisi secara parsial. RUU KUHP yang baru diyakini dapat disesuaikan dengan zaman yang telah berubah.
"KUHP perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern karena mempertahankan kakunya penerapan asas legalitas, yang memiliki kecenderungan menghukum dan tidak memiliki alternatif sanksi pidana, serta belum memuat tujuan dan pedoman pemidanaan," ungkap dia.
Kemenkumham menambahkan, RUU KUHP yang tengah disusun bersifat terbuka. RUU tersebut diyakini mengumpulkan generic crime dan membuka pengaturan pidana di luar KUHP.
"RUU KUHP tidak mengatur atau mengubah mengenai hukum acara khusus yang telah diatur dalam UU di luar KUHP," beber dia.
Wakil Rektor II Universitas IGM, John Rony Coyanda, mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan pihak Kemenkumham Sumsel terhadap mahasiswa UIGM.
Sosialisasi tersebut diharapkan dapat dipahami generasi muda, hingga diimplementasikan di tengah masyarakat nantinya.