Banyuasin, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi pembangunan kantor Lurah serta pengecoran jalan RT dan pembuatan drainase di Kelurahan Keramat Raya, Kabupaten Banyuasin.
Ketiga tersangka tersebut yakni AMR yang merupakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD Sumsel, WAF selaku wakil Direktur CV.HK dan APR Kepala Dinas PUPR Banyuasin.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, kasus bermula saat ketiga tersangka menggunakan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggunakan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2023 untuk menjalankan sejumlah proyek.
Dalam penggunaan anggaran tersebut, terdapat empat kegiatan yang menggunakan dana APBD Sumsel sebesar Rp 3 miliar. Kegiatan itu meliputi pembangunan Kantor Lurah di Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin.
Lalu pengecoran jalan RT 01, RW 01, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa dan pengecoran jalan RT 09, RT 011, RW 03 Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa. Serta pembuatan saluran drainase di RT 09, RW 11, RW 03 Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa.
"Namun pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak disebabkan adanya perbuatan KKN berupa suap (Comitmen Fee) atau gratifikasi serta pengaturan pemenang lelang oleh ketiga tersangka," ujarnya Senin (17/2/2025).
Atas gratifikasi tersebut menyebabkan adanya dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp862,1 juta. Tim penyidik kemudian mengumpulkan alat dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka pada ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (17/2/2025).
"Untuk tersangka WAF dan APR kini telah ditahan di rutan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap tersangka AMR telah dilakukan pengamanan oleh Tim Kejati Sumsel di Jakarta dan besok pada tersangka AMR akan dibawa ke Palembang untuk selanjutnya akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang," jelas Vanny.
Atas perbuatannya tersebut, ketiga tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
"Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud, sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak terlaksana sebagaimana dalam kontrak," ungkapnya.