Palembang, IDN Times - Hujan rintik mengguyur lapangan apel Mapolda Sumsel, saat Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri memimpin upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap delapan anggota kepolisian dari berbagai kesatuan.
Pemecatan delapan anggota polisi itu terbukti melanggar kode etik Polri karena terlibat berbagai pelanggaran hukum.
"PTDH hari ini dilakukan tiga anggota dari satker Polda Sumsel, lima lagi dari Polres," ungkap Eko, Senin (14/12/2020).
Kedelapan anggota Polri itu terbukti melakukan pelanggaran, dua orang terlibat kasus narkotika yakni Brigadir AD yang bertugas di Polres OKI. Dirinya sudah diputus bersalah di pengadilan karena penggunaan narkotika sehingga dipenjara tiga tahun. Lalu Briptu AH dari Polres Empat Lawang yang ditahan akibat keterlibatannya sebagai perantara narkotika.
Lalu Brigadir AO dari Polda Sumsel yang terlibat pidana penggelapan. Dirinya sudah diputus bersalah dengan kurungan penjara 4,6 tahun.
"Selebihnya pelanggaran desersi yakni Brigadir HA, Briptu AB, Bripka TH, Briptu SA, Bripda KA. Mereka semua di-PTDH," ujar dia.
Menurut Eko, PTDH yang dilakukan hari ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri memberikan sanksi tegas anggota yang melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun pelanggaran kode etik kepolisian.
"Sanksi tegas berlaku bagi semua anggota yang melakukan pelanggaran. Hindari tingkah laku, tutur kata, dan sikap-sikap arogansi, individualisme dan apatis," kelas dia.
Eko pun berharap tidak ada lagi pemberhentian yang dilakukan Polda Sumsel. Para personel diharapkan mengambil hikmah serta pelajaran dari upacara PTDH tersebut.
"Jadikan ini sebagai bahan intropeksi diri dan cerminan agar menjadi pribadi yang baik menjalankan tugas secara profesional, dan melaksanakan tugas dengan baik serta bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku," tutup dia.