Kabar Gembira buat Petani Sawit Sumsel, Pemerintah Stimulus Rp30 Juta

02 Jun 2020, 12:50 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add as Preferred source

Kabar Gembira buat Petani Sawit Sumsel, Pemerintah Stimulus Rp30 Juta

Ilustrasi Petani Sawit (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Palembang, IDN Times - Luas perkebunan sawit rakyat di Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 183.752 hektare (ha). Namun diperkirakan sekitar 14.583 ha lahan sudah uzur atau mengalami kerusakan.

Kondisi itu memaksa para petani harus melakukan peremajaan kepada kebunnya. Pemerintah pusat merancang stimulus peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menaikkan anggaran sebesar Rp5 juta per hektare, atau menjadi Rp30 juta.

"Sudah ada aturan baru melalui ketentuan pemerintah pusat. Dana replanting program PSR meningkat dari Rp25 juta per hektare menjadi Rp30 juta," ungkap Kabid Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan (P2HP) dari Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, Selasa (2/6).

1. Bantuan pemerintah dianggap permudah petani rakyat

Pekerja di pabrik kelapa sawit milik PTPN III Hapesong, Batangtoru, Tapanuli Selatan (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Dalam skema pemberian bantuan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) akan menyalurkan bantuan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). BPDP-KS pun telah mengeluarkan regulasi Peraturan Direktur Utama BPDP-KS nomor Kep-167/DPKS/2020 per 28 Mei 2020 yang mengatur kenaikan tersebut.

"Meski dana bantuan ini tidak penuh, tapi bisa mengurangi beban petani untuk meremajakan kebunnya di tengah COVID-19. Ini menjadi stimulus. Sisanya biasanya ditutupi petani dari kredit di bank. Paling tidak, besaran cicilannya bisa diringankan," jelas dia.

Besaran dana PSR yang nantinya akan diberikan pemerintah pusat belum bisa menutup keseluruhan peremajaan perkebunan sawit yang rusak. Sebab untuk satu hektare nya kebun sawit membutuhkan paling tidak Rp65-70 juta.

"Memang kenaikan bantuan peremajaan ini tidak banyak. Namun kita yakin akan membantu petani di keadaan sulit seperti saat ini," tegas dia.

2. Pemerintah tidak akan tanggung sawit swasta dan BUMN

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpani (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dari total 14.583 ha kebun sawit yang perlu peremajaan, direncanakan sekitar 13.111 ha masuk dalam prioritas untuk tahun 2020 . Luas lahan itu lebih tinggi dari target tahun sebelumnya yakni 12.854 ha. Luasan lahan tahun ini diusulkan oleh BPDP-KS dengan mempertimbangkan kondisi dan persyaratan administrasi dari lahan sawit yang ada.

"Saat ini tinggal menunggu pencairan dananya saja. Bank penyalur dananya juga sudah ditunjuk. Yakni BNI, BRI, dan juga Bank Sumsel Babel," jelas dia.

Berdasarkan data, total keseluruhan ada 21 ribu ha lahan sawit yang rusak setiap tahunnya di Sumsel. Pemerintah pusat hanya menganggarkan uang peremajaan bagi sawit yang dikelola rakyat. Sedangkan untuk sawit yang dikelola oleh BUMN dan swasta, mereka melakukan peremajaan sendiri setiap tahunnya.

"Untuk perkebunan sawit swasta (inti) dan plasma cukup sedikit. Karena mereka biasanya sudah menganggarkan dana untuk melakukan peremajaan sendiri," terangnya.

3. Masyarakat bisa mencairkan dana di BPDP-KS

foodtank.com

Sedikitnya sembilan kabupaten dan kota yang mendapat bantuan seperti Muara Enim 1.440 ha, Muba 4.471 ha, OKI 4.605 ha, OKU 777 ha, Musi Rawas 614 ha, Prabumulih 124 ha, Lahat 419 ha, Muratara 204 ha, dan Banyuasin 451 ha.

Dana itu akan dicairkan sesuai kebutuhan petani dalam melakukan peremajaan. Dirinya mencontohkan, para petani yang telah terdata untuk menerima bantuan akan menghadap BPDP-KS untuk mengambil pendanaan.

"Begitu pun proses selanjutnya. Seperti pembelian bibit serta pupuk. Semuanya diusulkan dan dipantau oleh pengawas yang ada di setiap daerah," tandas dia.