Iuran BPJS Kesehatan Naik, Warga Palembang Pilih Turun Kelas

Fitri mengungkapkan, kenaikan iuran tersebut seharusnya melihat kondisi warga, terlebih yang tidak mampu. Dirinya berharap pemerintah memberi subsidi bagi mereka yang kurang mampu tersebut.

"Kalau bisa subsidi untuk yang tidak mampu. Karena kami bingung mau bayarnya bagaimana, sebab naiknya kan dua kaki lipat," ungkap pemilik jaminan kesehatan kelas 2 tersebut.

Warga lainnya, Vino Mahardika (30), juga menyatakan keberatan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan tersebut. Apalagi, kenaikan itu belum tentu dibarengi dengan perbaikan fasilitas yang akan didapat. Belum lagi pengurusan BPJS masih tetap ribet.

"Saya sekarang terdaftar kelas satu, tetapi kalau beneran naik terpaksa turun kelas jadi kelas dua. Karena kita gak tahu akan lebih baik dengan naiknya harga iuran," ujar dia.

Vino menuturkan, kenaikan iuran seratus persen tersebut sangat membebani bagi pegawai swasta di Kota Palembang. Dirinya pun sudah ancang-ancang untuk menurunkan kelas jaminan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

"Bayangkan saja, saya kelas satu, sebulan bayar Rp160.000 belum lagi saya harus menanggung dua anak dan satu istri. Jadi pengeluaran saya sebulan itu sekitar hampir setengah juta. Naiknya pun terlalu tinggi," jelas dia.

Sementara, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kota Palembang, Hendra Kurniawan, saat di konfirmasi, membenarkan rencana kenaikan tersebut. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

"Nanti kami infokan waktunya, kita juga masih menunggu rilis dari kantor pusat BPJS Kesehatan. Kemungkinan baru sore ini," jelas dia.