DKPP Jatuhkan Sanksi untuk Ketua dan 4 Anggota Bawaslu Muba

Perkara ini bermula ketika Junsak Hasanudin, calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumsel Dapil IX dan tim menduga ada pengelembungan suara yang terjadi di 14 desa dan 96 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Keluang. Dugaan pelanggaran pemilu itu mereka temukan pada hasil Pleno PPK Kecamatan Keluang.

Puncaknya, sekelompok orang kemudian mengeroyok komisioner Bawaslu Muba Rico Roberto dan Ketua Panwascam Keluang Hendri Hatta, pada Senin (25/3/2024) lalu sekitar pukul 14.00 WIB.

Itu terjadi saat proses pemeriksaan terhadap caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Dapil 9 PKB, Junsak Hasanudin, di Kantor Panswascam Kecamatan Keluang. Massa diduga tidak puas dengan proses pemeriksaan terkait dugaan penggelembungan suara yang merugikan Junsak dan PKB.

Merasa dirugikan atas dugaan penggelembungan suara ini, Junsak Hasanuddin kemudian mengajukan keberatan sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu atas hasil pleno tersebut ke Bawaslu Muba.

Dalam sidang kode etik DKPP, Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, Junsak sebagai pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut

“Teradu I (Beri), teradu II (Rico), teradu III (Dian), teradu IV (Supriadi), dan teradu V (Teguh) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan amar putusan.

Majelis DKPP juga mengabulkan sebagian permohonan Junsak serta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Beri Pirmansa selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Muba dan Rico Roberto selaku anggota Bawaslu Kabupaten Muba.

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalo menambahkan, selanjutnya menjatuhkan sanksi peringatan kepada Dian Sandi, Supriadi, Teguh Prihatin masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Muba.

"Lalu keempat memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tegas Ratna Dewi Pettalo.

Terkait sanksi dari DKPP ini, Ketua Bawaslu Muba Beri Pirmansyah menilai, sanksi itu sebagai teguran keras baginya dan anggota lainnya.

"Kami terima konsekuensinya, dan ini risiko jabatan selaku mengambil kebijakan. Masyarakat berhak mengajukan keberatan atau mengadu ke dewan kehormatan jika merasa tidak puas," ujarnya, Selasa (8/10/2024).

Pihaknya mengaku telah menerima keputusan dari hakim, karena DKPP ini keputusannya adalah final. Apalagi sebagai komisioner dan pejabat publik memang harus bertanggung jawab. 

"Terkait sanksi peringatan keras akan kami terima dan jalankan. Nanti mekanisme bagaimana, kami masih tunggu dari Bawaslu pusat," kata dia.

Sementara itu, Kuasa Hukum Junsak, Zulfatah mengatakan, dalam putusan yang dibacakan sanksi yang dijatuhkan harus segera dilakukan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.

“Kami meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi seperti yang disampaikan dalam putusan. Jadi minta segera dieksekusi dan segera dilaksanakan putusan itu," tegasnya.