Dituntut Revisi UMP Sumsel 2021, Deru Janjikan Buru Peningkatan KHL

Selain UMP, buruh masih memperjuangkan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Perpuu pembatalan UU Cipta Kerja. Bagi mereka, banyak kebijakan yang masih menyulitkan para buruh.

Buruh meminta pembahasan upah minimum sektoral provinsi Sumsel, dan menuntut pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok serta penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Sumsel.

"Masih banyak persoalan buruh di Sumsel yang harus diselesaikan oleh pemerintah," jelas dia.

Herman Deru pun menjelaskan jika kondisi perekonomian sedang terdampak pandemik. Kondisi inilah yang membuat dirinya tidak berani menaikkan UMP. Namun, dirinya mengaku akan mencoba untuk menaikkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten dan Kota.

"Tentang keinginan untuk UMP tetap ada kenaikan, saya setuju. Maka dalam Pergub, terkait UMP minimal sama dengan tahun kemarin. Namun KHL itu ada di Kkabupaten atau kota, dan sampai sekarang saya belum menerima usulan dari daerah. Apabila usulan KHL tidak ada kenaikan, maka tidak akan saya tandatangani," ujar dia.

Kenaikan KHL menurut Deru tergantung wilayah masing-masing. Provinsi tidak dapat menyamaratakan setiap wilayah. Ia pun meminta kepada buruh untuk bersabar, dan menunggu hasil KHL yang akan ditetapkan di awal Januari 2021. 

"Tidak perlu khawatir, saya tetap bersama kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem, antara buruh dan korporasi harus jalan seimbang, maka buruh ingin perusahaannya survive dalam COVID-19. Saya Gubernur yang tidak akan meninggalkan kalian," tutup dia.