Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, membantah klaim dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait tingginya angka kasus COVID-19.
Menurut Deru, Sumsel masih berada di luar daftar 10 daerah dengan tingkat sebaran kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia.
"Sumsel ini provinsi tidak tertinggi. Kita ini ranking 14 kasus COVID-19," ungkap Deru, Senin (3/5/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Nasrun Umar menjelaskan, penyebaran kasus COVID-19 di Sumsel masih di peringkat ke-14 nasional. Namun kondisi itu perlu mendapat perbaikan kasus tidak terjadi semakin tinggi.
Mendagri mengkritisi empat indikator yang harus diperbaiki Sumsel, yakni positivity rate sebesar 30,8 persen harus turun di bawah 5 persen sesuai standar WHO. Kedua, recovery rate atau tingkat kesembuhan tercatat 87,4 persen atau di bawah nasional 91.3 persen.
Lalu jumlah angka fatality rate atau kematian yang tinggi di angka 4,88 persen dibanding nasional 2,7 persen. Terakhir Bad Occupancy Rate atau keterisian kamar yang mencapai 55 persen.
"Kita akui mobilitas masyarakat memang luar biasa. Kita ada kekurangan. Keras salah, tidak keras salah," ungkap Nasrun.
Menurut Nasrun, langkah yang akan diambil Pemprov Sumsel ke depan adalah ketegasan yang humanis. Menurutnya, perlu upaya masif terhadap tracing, treatment dan testing di wilayah Sumsel.
Sejauh ini, ketentuan tracing satu kasus positif dilakukan kepada 30 orang di sekitar yang diperiksa. Namun pada kenyataanya, baru 1 dibanding 100 orang yang diperiksa.
"Kita harap tidak terjadi lonjakan, tapi tidak tahu setelah pasca lebaran. Kita ada 20 RS di Sumsel, 11 unit sudah bisa menangani dan sembilan masih proses. Kita percepat agar seluruh RS bisa melayani. Jakabaring akan kita aktifkan kembali nanti," ujar dia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian saat kunjungan ke Palembang menyayangkan tren kasus positif di Sumsel yang terus naik. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena lambatnya proses 3T. Apa lagi sebelumnya Sumsel terlihat seperti tidak acuh dengan pandemik.
"Jangan sampai kita menyelamatkan ekonomi, korban pandemik justru bertambah banyak. Tren sudah lampu kuning, kegiatan ekonomi masyarakat harus ditekan," ungkap Tito.
Tito menilai setelah dilakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, justru tidak ada yang berubah di Sumsel. Kafe dan tempat nongkrong tetap buka sampai malam. Berbeda dengan kunjungan kerja sebelumnya di Jakarta, Jabar, dan Sulsel, dengan ketentuan jam operasional kafe untuk meniadakan kerumunan.
"Harus ada disiplin dengan pendekatan efek psikologis, jangan justru dibiarkan. Nongkrong sampai malam masih boleh di sini. Jangan sampai indikator rawan ekonomi dilepas, kegiatan masyarakat dilonggarkan, itu menyengsarakan," tutup dia.