Buruh Tuntut UMSP Sumsel 2025 Sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan
- Ratusan buruh di Palembang menggelar aksi May Day di Kantor DPRD Sumsel.
- Buruh menuntut revisi UU Ketenagakerjaan, revisi UMSP Sumsel 2025, dan penuntasan kasus pelanggaran hak buruh.
- Kapolrestabes Palembang menyiapkan ribuan personel untuk amankan aksi May Day.
Palembang, IDN Times - Ratusan buruh di Palembang menggelar aksi May Day memperingati hari buruh nasional. Aksi yang berlangsung di Kantor DPRD Sumatra Selatan (Sumsel). Itu menuntut sejumlah aspirasi dari suara mereka untuk didengar pemerintah.
Berdasarkan sejumlah tuntutan, aspirasi yang paling buruh harapkan yakni meminta Pemprov Sumsel melalui gubernur mengawal revisi UU Ketenagakerjaan yang adil bagi semua dan merevisi Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2025.
1. Buruh memadati Kantor Gubernur Sumsel mulai 14:31 WIB
Pantauan IDN Times, buruh mulai memadati Kantor DPRD provinsi sekitar pukul 14:31 WIB. Buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menjadi romobongan pertama yang tiba.
"Mari kita suarakan bersama harapan dan suara-suara buruh yang lain," teriak Hermawan koordinator aksi May Day saat orasi di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (1/5/2025).
Namun berdasarkan kelompok buruh yang menggelar aksi, rombongan yang memadati halaman Kantor DPRD Sumsel meliputi FSB NIKUBA, KSPSI, KASBI dan KPBI.
2. Plt dinas tenaga kerja dijadwalkan temui pendemo
Sebelum tiba ke Kantor DPRD Sumsel, para buruh ini gelar aksi long march dari Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang menuju Kantor Gubernur Sumsel hingga titik akhir di Kantor DPRD provinsi.
Berdasarkan prediksi kedatangan massa untuk ikut mennggelar aksi May Day ada sekitar 600 orang. Aksi itu diikuti aliansi buruh di Sumatra Selatan (Sumsel) dan aksi tersebut akan didatangi sekda selaku Plt Dinas Tenaga kerja untuk menemui pendemo.
3. Polisi siagakan 1.200 personel di Kantor DPRD Sumsel
Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono kepolisian menyiapkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan gelaran aksi May Day di Halaman Kantor DPRD Sumsel.
"Kekuatan lebih 1.200 personel dari Polda dan Polrestabes Palembang," katanya.
4. Berikut daftar tuntutan disampaikan buruh Sumsel
Berikut daftar tuntutan yang disampaikan buruh:
- Meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan yang Adil bagi Semua, dengan Surat Resmi ke Presiden dan Ketua DPR-RI Republik Indonesia.
- Menolak perlakuan upah murah dan out shourching yang masih banyak terjadi di perusahaan dalam Wilayah Sumatera Selatan.
- Menuntut revisi upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sumatera Selatan tahun 2025 yang cacat hukum dan cacat prosedur, harus direvisi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan dan Aturan PERMENAKER No. 16 Tahun 2024.
- Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus pelanggaran hak-hak Normatif Pekerja/Buruh yang Tidak Berjalan dengan Meningkatkan Peran Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus kecelakaan kerja dan audit secara mendalam sertifikasi K3 yang bermasalah.
- Meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk Mendorong terbentuknya Seluruh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan.
- Meminta Gubernur Sumatera Selatan melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal Kebijakan untuk Menuju Kesejahteraan Pekerja.
