Sektor Kapal Tertekan, Ekonomi Lesu hingga Harga Minyak Naik
- Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menyebut pengusaha kapal tertekan akibat ekonomi lesu, harga minyak tinggi, dan pelemahan rupiah yang membuat biaya operasional melonjak.
- Pelemahan rupiah berdampak besar pada biaya perawatan kapal karena hampir semua suku cadang berpatokan dolar, sementara tarif angkutan belum disesuaikan sejak 2019.
- GAPASDAP meminta pemerintah segera menyesuaikan tarif penyeberangan serta memberikan insentif seperti keringanan pajak dan biaya pelabuhan agar perusahaan tetap memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Palembang, IDN Times - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) Khoiri Soetomo mengatakan kini pengusaha angkutan kapal dalam kondisi tertekan akibat kondisi pertumbuhan ekonomi yang melesu.
Menurutnya, dampak ekonomi yang tak stabil berakibat pada kenaikan harga minyak dan memicu sektor usaha angkutan makin berat. Belum lagi, kata Khoiri, nilai tukar rupiah kian melemah dan sudah berada di atas Rp17 ribu per dolar AS. Keadaan tersebut menjadi penyebab utama biaya operasional perusahaan angkutan penyeberangan meningkat.
"Sejak beberapa tahun terakhir, struktur biaya angkutan penyeberangan sudah tidak seimbang dengan tarif yang berlaku," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima saat meninjau Pelabuhan Tanjung Api-api, Senin (4/5/2026).
1. Rupiah melemah sebabkan biaya komponen kapal naik
Khoiri menyampaikan, pelemahan nilai rupiah sangat berdampak terhadap biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen suku cadang kapal harganya dinilai dalam kurs dolar.
Kemudian, biaya perawatan tinggi ini termasuk memenuhi operasional pengedokan, peralatan keselamatan, perlengkapan teknis kapal, hingga kebutuhan lain yang berkaitan langsung dengan pemenuhan standar keselamatan pelayaran.
"Ketika rupiah melemah, semua komponen tersebut ikut naik. Belum lagi ditambah tekanan dari harga minyak dunia yang membuat biaya operasi kapal menjadi makin besar," jelasnya.
2. Tarif perawatan dan pendapatan tak sebanding
Lebih lanjut, dia mengeluh akibat nilai minyak dunia yang berada pada level tinggi, berada di kisaran lebih dari 107 dolar AS per barel. Kini biaya operasional perawatan kapal menyeluruh cukup memberatkan. Apalagi, katanya, pendapatan perusahaan relatif tidak berubah karena tarif angkutan penyeberangan hingga saat ini belum juga disesuaikan.
Berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pada 2019, jelas Khoiri, tarif angkutan penyeberangan yang berlaku sudah mengalami kekurangan sebesar 31,8 persen dari kebutuhan biaya sebenarnya.
"Dengan kondisi kurs dolar saat ini, selisih antara tarif dan biaya tentu makin melebar," kata dia.
3. Sektor kapal harap ada insentif seperti angkutan udara
Sementara di sisi lain, perusahaan angkutan penyeberangan tetap dituntut untuk memenuhi seluruh standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara dari tarif yang menjadi sumber pendapatan utama, pendapatan perusahaan kapal belum mencerminkan biaya yang sesungguhnya.
"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Keselamatan dan kenyamanan pelayaran membutuhkan biaya. Tidak mungkin standar keselamatan dapat dipenuhi dengan baik apabila struktur tarifnya tertinggal jauh dari biaya operasional yang terus meningkat," jelas Khoiri.
Dia menambahkan, melihat kondisi yang kian sulit, DPP GAPASDAP terus menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam surat yang disampaikan akhir April lalu, GAPASDAP menegaskan agar pemerintah segera memproses penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan usulan yang telah disampaikan sebelumnya.
"Sambil menunggu proses penyesuaian tarif, GAPASDAP berharap ada insentif bagi perusahaan angkutan penyeberangan. Seperti pengurangan biaya kepelabuhanan, keringanan perpajakan, penyesuaian PNBP, serta dukungan terhadap beban bunga perbankan, seperti yang sering diberikan di sektor angkutan udara," kata dia.
