Palembang, IDN Times - Praktik politik uang masih menjadi persoalan Bawaslu. Sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Sumsel hingga kabupaten maupun kota terus memasifkan pengawasan yang menyangkut kecurangan saat pemilu.
"Kami terus berpatroli mengawasi praktik politik uang. Sebab praktik politik uang diindikasikan masih ada menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, Selasa (13/2/2024).
Dari aduan masyarakat, Kurniawan mengaku telah mendapatkan laporan politik uang terjadi di Palembang dan Prabumulih. Hal ini disinyalir akan terus terjadi menjelang pencoblosan.
"Kemarin, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya praktik politik uang di Kecamatan Plaju, Kota Palembang. Kita langsung menuju lokasi. Namun saat tiba, pembagian uang sudah bubar dan didapati amplop kosong berserakan. Saat dikonfirmasi, masyarakat tidak ada yang mengaku," beber dia.
Menurut dia, praktik politik uang menggunakan sistem paket. Uang diberikan kepada masyarakat untuk memilih caleg di tingkat DPD RI, DPRD kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI.
"Dalam paketan uang kisarannya ratusan ribu rupiah. Hanya saja untuk membuktikan itu memang agak susah," jelas dia.
Untuk mencegah politik uang tersebut, Kurniawan berharap masyarakat mengadukan dan membuat laporan. Sehingga Bawasl Sumsel dapat menindaklanjuti informasi tersebut bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
"Informasi ini penting dalam memberantas politik uang. Bawaslu mengalami kesulitan karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tangkap tangan, sebab wewenang ini ada di kepolisian dan Gakumdu," tutup dia.