Musi Banyuasin, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin (KPU Muba) sudah mengantisipasi gangguan kesehatan bagi petugas KPPS saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Mengingat pada pemilu 2019 terdapat banyak petugas yang kelelahan, apalagi sampai meninggal dunia usai pemungutan dan penghitungan suara.
Selain mendapatkan honor saat menjadi petugas, alokasi anggaran untuk operasional KPPS juga sudah disediakan. Termasuk suplemen maupun obat atau P3K bagi petugas KPPS.
Ketua KPU Muba, Sigit Nugroho, menyebutkan dana operasional tersebut dianggarkan sebanyak Rp1 juta untuk setiap TPS.
"Dana tersebut selain digunakan untuk biaya paket data dan ATK, juga untuk membeli suplemen penambah daya tahan tubuh untuk anggota KPPS," ujarnya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Muba untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dinkes Muba jug diminta menyiagakan tenaga medis maupun ambulans saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.
"Itu untuk antisipasi kalau ada teman-teman yang sakit. Kami akan koordinasi lagi dengan Dinkes terkait hal tersebut. Saat ini tercatat total anggota KPPS di Muba sebanyak 13.706 orang yang bertugas di 1.958 TPS," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinkes Muba, dr. Azmi Dariusmansyah menambahkan, pemilu 2024 memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi petugas penyelenggara pemilu. Dibutuhkan peran serta dan kerja sama seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal termasuk pelayanan kesehatan.
"Peran Fasyankes dalam mendukung penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan, khususnya dalam upaya deteksi dini dan pemberian pelayanan kesehatan kepada petugas penyelenggara," ujarnya.
Pihaknya juga sudah meminta setiap Fasyankes memberikan pelayanan yang dibutuhkan ketika terjadi kegawatdaruratan medis di masing-masing wilayah pada saat penyelenggaraan rangkaian pemilu.
"Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi petugas penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," bebernya.
Selain itu Fasyankes wajib menyampaikan pencatatan dan pelaporan angka kesakitan maupun angka kematian petugas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraannya nanti.
"Selanjutnya Fasyankes juga wajib menyediakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team di wilayah kerja masing-masing," tutupnya.